Keracunan Massal MBG, Polisi Turun: Pemilik Dapur Bisa Terjerat Pidana Berat

 Keracunan Massal MBG, Polisi Turun: Pemilik Dapur Bisa Terjerat Pidana Berat

Penulis : Redaksi/Bahtiar | Kamis, 2 Oktober 2025 | 20.17 WIB 

Kabupaten Bandung – BONGKARR.COM  Program Makan Bergizi (MBG) yang digadang pemerintah untuk menyehatkan anak-anak sekolah justru jadi sorotan. Sejumlah laporan keracunan muncul di berbagai daerah. Publik pun bertanya: apa syarat wajib dapur MBG, dan sejauh mana hukum bisa menjerat pemiliknya?

Dana Rp15 Ribu Bukan Semua untuk Bahan Baku

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjelaskan pembagian dana MBG per anak per hari:

Rp2.000 untuk sewa usaha (gedung, alat, pembangunan dapur mitra)

Rp3.000 untuk biaya operasional (listrik, gas, transportasi)

Rp10.000 sisanya untuk bahan baku

“Jadi tidak betul kalau semuanya untuk bahan baku. Ada alokasi lain yang memang sudah ditetapkan,” ujar Nanik (detik.com, 20/9/2024).


Standar Ketat Dapur MBG


Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012, dapur MBG wajib:

1. Bersih, higienis, bebas bakteri dan kontaminasi

2. Gunakan bahan segar, tidak kedaluwarsa, simpan sesuai suhu standar.

3. Masak minimal 70°C, distribusi maksimal 2 jam.

4. Tenaga pengolah wajib memakai masker, celemek, sarung tangan, penutup kepala.


Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito, menegaskan:

> “Makanan bergizi tidak cukup hanya soal nilai gizi, tetapi juga harus aman dari cemaran fisik, kimia, maupun biologis.” (bpom.go.id, 2024)


Polisi Sudah Turun Tangan

Kasus keracunan MBG kini resmi masuk radar aparat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri sedang mengusut satu per satu kasus keracunan.

“Tim sedang memeriksa saksi, mengamankan sampel makanan, dan berkoordinasi dengan BPOM serta BGN,” kata Kapolri (Kompas.com, 2025).


Ancaman Pidana Mengintai

Ahli hukum pidana Universitas Padjadjaran, Dr. Yulianto, S.H., M.H., menyebut pemilik dapur MBG bisa dijerat berlapis:

Makanan basi / tidak layak edar → penjara 2 tahun atau denda Rp4 miliar (UU Pangan Pasal 135)

Keracunan ringan → penjara 5 tahun atau denda Rp10 miliar (UU Pangan Pasal 136)

Keracunan massal hingga menewaskan orang → pidana 15 tahun penjara (KUHP Pasal 204)

“Kalau terbukti lalai, pelaku usaha bisa kena pidana pangan. Kalau ada korban jiwa, bisa diperluas ke Pasal 204 KUHP,” tegas Yulianto.


BONGKARR.COM Catatan

Program MBG semestinya menjamin gizi sekaligus keamanan makanan anak. Namun tanpa standar yang ketat, program bisa berubah jadi ancaman. Polisi sudah turun, hukum jelas, tinggal pembuktiannya.


BONGKARR.COM akan terus mengawal, karena publik berhak tahu sejauh mana negara serius menjaga hak anak-anak bangsa untuk makan sehat tanpa risiko keracunan.

📌 Narasumber dalam berita ini:

Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN (detik.com, 20/9/2024)

Penny K. Lukito, Kepala BPOM RI (bpom.go.id, 2024)

Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri (Kompas.com, 2025)

Dr. Yulianto, S.H., M.H., Akademisi Hukum Pidana Unpad (wawancara, 2025)

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya