Kejati Sumut Tegaskan Penegakan Hukum Kasus Aset PTPN I dan PBG Ciputra Land Tanpa Tebang Pilih

 Kejati Sumut Tegaskan Penegakan Hukum Kasus Aset PTPN I dan PBG Ciputra Land Tanpa Tebang Pilih


Penulis: Redaksi / Bah Tiar Sigalingging| Jumat, 24 Oktober 2025. 22:30

Editor: Tim Nasional Investigasi

BONGKARR.COM — Medan |

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memastikan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset milik PTPN I akan dilakukan tanpa tebang pilih, termasuk dalam hal penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk kawasan perumahan elit Ciputra Land di Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Simon, menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen menegakkan hukum secara transparan dan profesional. Ia memastikan penyidik akan mendalami seluruh aspek, baik terkait pengalihan aset PTPN I maupun proses perizinan pembangunan yang melibatkan pihak swasta.

> “Kami tidak pandang bulu. Semua pihak yang diduga terlibat akan dipanggil jika ditemukan bukti permulaan yang cukup,” ujarnya dalam keterangan pers, dikutip dari sejumlah sumber resmi, Jumat (24/10/2025).

---

Dugaan Modus Pengalihan Aset dan Penerbitan PBG

Kasus ini bermula dari adanya dugaan pengalihan aset PTPN I yang dilakukan dengan modus kerja sama antara PT Nusa Dua Propertindo dan Ciputra Land. Berdasarkan hasil penelusuran media dan dokumen publik, sejumlah lahan yang sebelumnya berstatus milik negara atau aset BUMN diduga telah dialihkan untuk pembangunan kompleks perumahan komersial.

Proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi tersebut juga menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menduga ada kejanggalan dalam penerbitan izin tersebut, mengingat status tanah yang belum jelas secara hukum.

---

Pengamat Hukum: Harus Transparan dan Audit Independen Diperlukan

Pengamat hukum tata usaha negara dari Universitas Sumatera Utara (USU) — dikutip dari berbagai sumber publik — menilai bahwa Kejati Sumut perlu melakukan audit aset dan perizinan secara menyeluruh.

Menurutnya, setiap proses pengalihan tanah negara yang melibatkan BUMN wajib disertai mekanisme transparansi, agar tidak menimbulkan potensi kerugian negara.

> “Jika benar terjadi pengalihan tanpa dasar hukum yang sah, maka itu termasuk bentuk pelanggaran terhadap UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Tipikor,” ujarnya.

---

Kejati Sumut Diminta Tindak Tegas Mafia Tanah

Kasus ini menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan jaringan mafia tanah yang memanfaatkan celah kerja sama antara perusahaan swasta dan entitas BUMN. Lahan yang semestinya menjadi aset negara berpotensi beralih ke tangan pihak tertentu melalui skema kerja sama fiktif.

Aktivis antikorupsi di Sumatera Utara mendesak agar Kejati Sumut berani mengusut kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri kemungkinan adanya konspirasi antara oknum di instansi pemerintah dan pengembang.

---

Redaksi Bongkarr.com Buka Ruang Hak Jawab

Sesuai dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, redaksi Bongkarr.com membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak-pihak terkait yang merasa keberatan atas pemberitaan ini.

Semua informasi dalam artikel ini bersumber dari keterangan resmi, publikasi media kredibel, serta analisis hukum yang tersedia secara terbuka.


---

Sumber: Pernyataan resmi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, laporan MedanOrbit.com, serta analisis pengamat hukum dari berbagai sumber publik.

🟩 TAGAR:

#BongkarrCom #KejatiSumut #PTPNI #CiputraLand #Korupsi #MafiaTanah #SumateraUtara #DeliSerdang #UUITE #UU40Tahun1999

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya