Kejaksaan Diminta Usut Dugaan Pembiaran Pembangunan Wisata di Lahan PTPN Rancabali

 Kejaksaan Diminta Usut Dugaan Pembiaran Pembangunan Wisata di Lahan PTPN Rancabali

Penulis : Redaksi/Bahtiar | Sabtu, 11 Oktober 2025 | 15.10 WIB 

Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com

Polemik pembangunan di atas lahan milik PTPN di kawasan Kecamatan Rancabali kembali mencuat. Aktivitas pembangunan yang diduga tanpa kelengkapan izin masih terus berlangsung meski sebelumnya sudah diberitakan Bongkarr.com edisi 30 September 2025 berjudul “Diduga di Atas Lahan PTPN, Pembangunan Wisata di Rancabali Dipertanyakan Legalitasnya.”

Dari pantauan Tim Wartawan Bongkarr.com pada Kamis, 9 Oktober 2025, terlihat sejumlah orang masih melakukan aktivitas pembangunan di kawasan perkebunan teh PTPN Rancabali. Di lokasi juga tampak material berupa baja ringan tergeletak di area sekitar  lokasi pembangunan.

Hal ini menimbulkan tanda tanya besar: mengapa aktivitas pembangunan tetap berjalan, seolah tanpa hambatan, meski belum jelas aspek perizinan dan status lahan yang digunakan.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kabid Bangunan Gedung DPUTR Kabupaten Bandung hanya menjawab singkat, “Hatur nuhun Pak. Kami cek dulu ya pak. Hatur nuhun infonya.” Kamis,(9/10/2025).

Sementara itu, pihak PTPN Rancabali melalui ADM mengatakan, “Nanti saya koordinasikan lagi dengan Kadesnya,” ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat. Kamis , (9/10/2025).

Adapun pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung hingga kini belum memberikan tanggapan meskipun telah dikirimkan informasi dan  Foto melalui Was Up.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik, apakah ada dugaan pembiaran terhadap aktivitas pembangunan tanpa izin di atas lahan milik negara. Bila benar terjadi, maka potensi kerugian negara bisa muncul, mengingat lahan tersebut merupakan aset BUMN yang semestinya dilindungi dan dikelola sesuai ketentuan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung, kawasan Rancabali memang masuk ke dalam zona wisata dan perkebunan. Namun demikian, setiap kegiatan pembangunan wajib mengantongi izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, serta kesesuaian tata ruang (KKPR).

Jika pihak administratur PTPN atau pejabat ASN terkait dengan sengaja membiarkan pelanggaran itu terjadi, maka dapat berpotensi melanggar Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kewenangan jabatan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana.

Selain itu, pejabat yang mengetahui adanya pelanggaran dan tidak menindaklanjuti dapat dijerat dengan Pasal 3 UU Tipikor, karena membiarkan kerugian negara akibat penyalahgunaan aset BUMN.

Melihat kondisi ini, publik mendorong Kejaksaan Negeri Bale Bandung untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan pembiaran dan pelanggaran tata ruang yang terjadi di wilayah tersebut.

Kejelasan hukum sangat penting agar tidak muncul kesan tebang pilih dan agar setiap pihak, baik pemerintah daerah maupun BUMN, taat pada aturan hukum yang berlaku.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya