Kejaksaan Diminta Telusuri Proyek Revitalisasi SMKN 1 Rancabali: Mantan Kepala Sekolah Bisa Dimintai Pertanggungjawaban Hukum

 Kejaksaan Diminta Telusuri Proyek Revitalisasi SMKN 1 Rancabali: Mantan Kepala Sekolah Bisa Dimintai Pertanggungjawaban Hukum


Foto: Gedung Kejaksaan Agung RI di Jakarta - Ilustrasi lembaga penegak hukum. (Sumber: Humas Kejaksaan Agung RI).

Penulis: Tim Redaksi | Editor| Lot Baktiar Sigalingging 

Bandung | Bongkarr.com  | Sabtu, 1 November 2025 | 13:48 WIB 

Pekerjaan revitalisasi bangunan SMK Negeri 1 Rancabali, Kabupaten Bandung, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.172.074.000, dinilai perlu mendapatkan perhatian dari pihak Kejaksaan dan Aparat Penegak Hukum (APH) demi menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan.

Proyek ini merupakan bagian dari Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 dengan waktu pelaksanaan 140 hari kalender (25 Juli–11 Desember 2025). Pelaksana kegiatan tercatat adalah Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SMK Negeri 1 Rancabali.





Berdasarkan pantauan lapangan tim Bongkarr.com, ditemukan adanya dugaan penggunaan material bangunan yang diduga tidak sesuai standar SNI, di antaranya penggunaan batu belah yang tampak tidak seragam serta material hebel yang terlihat telah terpotong dan sebagian cacat di ujung. Selain itu, tampak pada beberapa bagian dinding hebel terdapat lubang bekas pemasangan steger. Padahal, menurut aturan teknis konstruksi, hebel tidak disarankan dijadikan tumpuan steger karena berbeda karakter kekuatan dibandingkan bata merah.

Untuk mengonfirmasi hal tersebut, tim Bongkarr.com mendatangi SMKN 1 Rancabali. Seorang guru dan petugas keamanan menyampaikan bahwa kepala sekolah lama telah dimutasi ke SMKN 7 Baleendah, sementara jabatan kepala sekolah baru sedang dalam proses serah terima jabatan (Sertijab) yang dijadwalkan pada Jumat, 31 Oktober 2025.



Keterangan: Foto belah berwarna keputih-putihan dilokasi proyek SMKN 1 Rancabali.( Dokumentasi Bongkarr.com, 05/09/2025)



Dari sudut pandang hukum, pengamat pendidikan dan pemerhati kebijakan publik menilai bahwa apabila dalam proses pembangunan terdapat temuan kesalahan atau ketidaksesuaian yang terjadi pada masa kepemimpinan sebelumnya, maka mantan kepala sekolah berpotensi dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban hukum. Namun demikian, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan maupun APH setelah dilakukan pemeriksaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Analisis Hukum Redaksi Bongkarr.com

Kepala Sekolah lama sebagai Penanggung Jawab P2SP memiliki peran utama dalam:

- Menandatangani proposal dan dokumen              pengajuan bantuan.

- Menunjuk panitia pelaksana pembangunan          (P2SP)

- Mengawasi pekerjaan serta menyetujui                progres fisik, dan 

- Menandatangani dokumen pencairan dana          (SPJ/BAP).

Jika dalam masa jabatannya ditemukan adanya pelanggaran teknis, penyimpangan anggaran, atau kelalaian pengawasan, maka Kepala sekolah lama dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana .

"Mutasi bukan alasan pembebasan tanggung jawab. Siapa yang menandatangani dan mengawasi pelaksanaan anggaran, dialah yang tetap bertanggung jawab," ujar salah satu sumber pemerhati hukum pendidikan yang enggan disebutkan namanya kepada Bongkar.com.

Tim Bongkarr.com akan terus memantau dan mengawal perkembangan proses klarifikasi, serta hasil pemeriksaan resmi aparat penegak hukum terkait proyek revitalisasi sekolah ini, sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan dana publik demi kemajuan pendidikan yang transparan, jujur, dan bebas dari praktik korupsi.






Keterangan: Foto Matrial Hebel pada proyek SMKN 1 Rancabali (dokumentasi Bongkarr.com, 09/09/2025) .

Rekomendasi Redaksi

Redaksi Bongkarr.com menilai pentingnya agar Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, bersama Inspektorat Provinsi Jawa Barat, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Proyek Revitalisasi SMKN 1 Rancabali.          Langkah ini dibutuhkan untuk memastikan penggunaan dana APBN senilai Rp 7,17 milliar benar-benar sesuai ketentuan SNI, peraturan PUPR, dan prinsip akuntabilitas publik.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya penyimpangan pada masa kepala sekolah lama, maka yang bersangkutan berpotensi dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 8 UU Tipikor, karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan kelalaian dalam pengawasan.


---


Disclaimer Redaksi Bongkarr.com


> Berita ini disusun berdasarkan hasil liputan dan konfirmasi awal di lapangan. Bongkarr.com tetap membuka ruang klarifikasi bagi pihak terkait untuk memberikan keterangan resmi sesuai prinsip cover both sides sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Redaksi akan memperbarui informasi apabila terdapat data tambahan atau hasil pemeriksaan resmi dari Kejaksaan dan Aparat Penegak Hukum (APH).


---


🔖 Tagar:


#BongkarrInvestigasi #Kejaksaan #SMKN1Rancabali #PendidikanJujur #TransparansiPublik #PemberantasanKorupsi #RevitalisasiSekolah #APH #APBN2025 #Bandung #KejariBandung #PengawasanProyek #KontrolSosial #BeritaHukum #UUITE #UUPers40

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya