Ironis! Petani Tanam Kopi Sendiri, Malah Dilaporkan Polisi – Pecinta Lingkungan Angkat Bicara

 Ironis! Petani Tanam Kopi Sendiri, Malah Dilaporkan Polisi – Pecinta Lingkungan Angkat Bicara

Penulis : Redaksi/Bahtiar | Jumat, 3 Oktober 2025 | 20.50 WIB 

Kabupaten Bandung – Bongkarr.com

Berdasarkan konfirmasi lapangan, dokumen SK KULIN KAKa, serta keterangan resmi Kepala Desa Tenjolaya, Ismanto Somantri, ditemukan kejanggalan serius dalam penerbitan SK KULIN KAKa di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Program yang seharusnya membantu masyarakat desa sekitar hutan justru menimbulkan konflik dan kriminalisasi terhadap petani kecil.

Aturan Tegas KLHK

Berdasarkan PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016 dan PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021, hanya warga setempat yang berhak menjadi subjek program KULIN KAKa. Aturan ini dibuat agar warga desa sekitar hutan mendapat kepastian legal atas garapannya.


Fakta Janggal di Tenjolaya

Nedi, warga asli Tenjolaya, resmi tercatat dalam SK KULIN KAKa dan menanam kopi sejak 2016.

NG, pensiunan pegawai perkebunan teh dan bukan warga Tenjolaya, masuk dalam SK di lahan yang sama.

Lahan NG luas ±6 hektar, sebagian diperoleh dari beli garapan.

Kepala Desa Tenjolaya, Ismanto Somantri, menegaskan:

> “NG bukan warga Tenjolaya. Kalau mengacu aturan KLHK, jelas tidak berhak masuk SK.”


Kriminalisasi Petani

Nedi, anak, dan menantunya dilaporkan NG ke Polsek Pasirjambu atas tuduhan pencurian kopi di lahan sendiri.

Ironisnya, anak buah NG memanen kopi milik Nedi setelah laporan dibuat.


Komentar Pecinta Lingkungan

Seorang pecinta lingkungan berinisial Ar asal Ciwidey menyatakan:

> “Bagaimana mungkin petani yang menanam kopi sendiri, malah dilaporkan polisi? Ini ironis. Harus ditanyakan siapa ketua kelompok NG dan siapa ketua kelompok Nedi CS.”

Ia menambahkan, kasus ini akan dibawa ke LBH Pecinta Lingkungan agar Nedi dan keluarganya mendapatkan pendampingan hukum.

> “Kasihan mereka, petani kecil hanya ingin makan dari hasil keringat sendiri, bukan merampas milik orang lain,” ujarnya.

⚖️ Pelanggaran Administrasi Bisa Berujung Pidana

Masuknya warga luar desa dalam SK KULIN KAKa dinilai cacat administrasi. Bila terbukti ada manipulasi data, hal ini berpotensi melanggar hukum:

Pasal 263 KUHP → Pemalsuan dokumen

Pasal 385 KUHP → Penggelapan hak atas tanah

Pasal 317 KUHP → Laporan palsu

UU Perkebunan Pasal 55 → Larangan merampas tanaman


Kronologi Singkat

2016 → Nedi mulai garap kopi

2024 → SK KULIN KAKa terbit, Nedi tercatat

2025 → Nama NG muncul di SK, lahan sama

2025 → Nedi & keluarga dilaporkan polisi, anak buah NG panen kopi

Okt 2025 → Kepala Desa Ismanto Somantri tegaskan NG bukan warga Tenjolaya


Ringkasan Infografis

“Kasus SK KULIN KAKa Tenjolaya”

1.  Aturan KLHK: Hanya warga setempat boleh masuk SK

2.  Fakta Lapangan: Nedi warga asli; NG pensiunan pegawai teh, bukan warga desa

3.  Kriminalisasi Petani: Nedi & keluarga dilaporkan, anak buah NG panen kopi

4.  Potensi Hukum: Pemalsuan dokumen, penggelapan tanah, laporan palsu, larangan merampas tanaman

5.  Suara Publik: Pecinta lingkungan Ciwidey: “Kasihan petani kecil, hanya ingin makan dari hasil keringatnya” → Kasus dibawa ke LBH Pecinta Lingkungan

Langkah Konfirmasi Redaksi

Redaksi Bongkarr.com akan meminta klarifikasi resmi kepada:

BPSKL Jawa Bali Nusra – KLHK

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Perhutani KPH Bandung Selatan

untuk memastikan prosedur penerbitan SK dan tindak lanjut dugaan pelanggaran administrasi yang berpotensi pidana.

Hak Jawab

Bongkarr.com memberikan ruang hak jawab bagi pihak yang disebut, termasuk NG maupun instansi terkait, sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

✍️ Bongkarr.com – Investigasi tanpa kompromi, tajam & akurat.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya