Fakta di Balik Permendesa 2/2024: Tak Ada Aturan Spesifik untuk Koperasi Merah Putih, Operasional Koperasi Merah Putih Dari Mana ?

 Fakta di Balik Permendesa 2/2024: Tak Ada Aturan Spesifik untuk Koperasi Merah Putih, Operasional Koperasi Merah Putih Dari Mana ?

Selasa, 7 Oktober 2025 | 7.50 WIB 

Kabupaten Bandung – Bongkarr.com

Isu soal adanya aturan resmi yang memperbolehkan Dana Desa digunakan untuk operasional Koperasi Merah Putih (Kopdes MP) kembali menuai tanda tanya besar.

Pasalnya, hasil penelusuran redaksi terhadap dokumen Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 justru tidak menemukan satu pun pasal atau lampiran yang menyebut secara tegas dukungan Dana Desa bagi Kopdes Merah Putih.

Permendesa 2 Tahun 2024 sejatinya hanya berisi petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Di dalamnya, terdapat delapan prioritas utama pembangunan desa, mulai dari penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, adaptasi perubahan iklim, hingga dana operasional pemerintah desa dengan batas maksimal 3 persen dari pagu Dana Desa.

Namun sayangnya, dalam seluruh teks resmi yang diterbitkan oleh Kemendesa PDTT melalui laman jdih.kemendesa.go.id, tidak terdapat satu kalimat pun yang mengatur tentang Koperasi Merah Putih, koperasi desa, maupun pembiayaan gaji pengurus koperasi.

Fakta Regulasi: Dana Operasional Hanya untuk Pemerintahan Desa

Dalam lampiran Permendesa 2/2024 dijelaskan, dana operasional desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa seperti koordinasi, kegiatan sosial, dan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat.

Bahkan, aturan ini secara tegas melarang penggunaan dana operasional untuk honorarium perangkat desa, perjalanan dinas luar daerah, atau iuran jaminan sosial aparatur.

Dengan begitu, klaim bahwa dana operasional bisa dialokasikan untuk kegiatan koperasi — apalagi membayar honor pengurus Kopdes MP — tidak memiliki dasar hukum kuat.

“Kalau tidak ada aturan tegas, lalu dasar pembiayaannya apa? Jangan sampai nanti jadi temuan,” ujar salah satu kepala desa di Rancabali yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi redaksi.

PMK 145/PMK.07/2023: Penggunaan Dana Desa Harus Sesuai Musyawarah dan Prioritas Nasional

Selain Permendesa, dasar hukum lain adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

PMK tersebut menegaskan bahwa setiap rupiah Dana Desa harus sesuai prioritas nasional dan hasil musyawarah desa (Musdes), serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau kegiatan di luar tujuan pembangunan desa.

Artinya, pembiayaan gaji atau honor pengurus koperasi yang tidak masuk dalam kegiatan prioritas nasional tidak bisa dibebankan kepada Dana Desa.



Hukum Perkoperasian Juga Tegas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Permenkop Nomor 9 Tahun 2018, pengurus koperasi hanya berhak menerima honor atau gaji yang ditetapkan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan dibayarkan dari hasil usaha koperasi itu sendiri, bukan dari anggaran pemerintah.

Artinya, kalau Koperasi Merah Putih belum punya unit usaha aktif dan pendapatan mandiri, tidak ada dasar hukum untuk membayar gaji pengurusnya dari Dana Desa.

Minimnya Payung Hukum dan Risiko Lapangan

Hingga kini, redaksi BONGKARR.COM belum menemukan Peraturan Bupati Bandung ataupun Surat Edaran resmi dari Kemendesa PDTT yang mengatur secara khusus pembiayaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa.

Ketiadaan aturan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan aparat desa bahwa pelaksanaan program Kopdes MP bisa menimbulkan beban keuangan baru, bahkan potensi pelanggaran administrasi dan hukum.

“Kalau aturan mainnya belum jelas, tapi kami diminta jalan, ya risikonya besar. Bisa-bisa nanti dianggap penyalahgunaan dana,” ujar seorang penggiat desa di wilayah Pasirjambu.


Catatan Redaksi

Program Koperasi Merah Putih sejatinya membawa semangat gotong royong ekonomi desa. Namun tanpa dasar hukum yang kuat dan pedoman teknis yang jelas, pelaksanaannya rawan salah tafsir dan berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada regulasi menjadi kunci agar program ini tidak hanya sekadar seremonial, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa.

---


Penulis: H. Ian

Editor: Redaksi Bongkarr.com

Sumber: Dokumen resmi Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2024, PMK No. 145/PMK.07/2023, dan hasil wawancara lapangan.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya