📰 EDUKASI HUKUM: TATA CARA SAH PEMAKZULAN KEPALA DESA SESUAI UNDANG-UNDANG

 📰 EDUKASI HUKUM: TATA CARA SAH PEMAKZULAN KEPALA DESA SESUAI UNDANG-UNDANG

Penulis : Redaksi/ Bah Tiarsigalingging | Minggu,12 Oktober 2025 | 22.52 WIB 

Bongkarr.com – Edukasi Hukum | Pemerintahan Desa

Pemakzulan atau pemberhentian seorang Kepala Desa (Kades) tidak bisa dilakukan secara sepihak atau berdasarkan tekanan politik. Semua prosesnya diatur ketat dalam peraturan perundang-undangan, agar setiap tindakan berjalan transparan dan adil.


⚖️ DASAR HUKUM


1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 47 Tahun 2015

3. Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 66 Tahun 2017

4. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan


🧾 ALASAN SAH PEMAKZULAN


Berdasarkan Pasal 29 UU Desa, Kepala Desa dapat diberhentikan karena:

Meninggal dunia

Permintaan sendiri, atau

Diberhentikan karena pelanggaran hukum atau etika pemerintahan


Alasan pemberhentian meliputi:

✅ Tindak pidana dengan ancaman minimal 5 tahun penjara

✅ Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kades

✅ Melanggar larangan Kepala Desa (misalnya terlibat partai politik, menyalahgunakan anggaran, atau tidak netral dalam pilkades/pemilu)


🧭 PROSES PEMAKZULAN SECARA HUKUM


1. Laporan masyarakat → BPD

Laporan resmi diajukan kepada BPD dengan bukti awal dugaan pelanggaran.

2. Klarifikasi dan musyawarah desa oleh BPD

BPD wajib memanggil dan memberikan kesempatan klarifikasi kepada Kepala Desa.

3. Rekomendasi BPD → Bupati/Wali Kota (via Camat)

Jika pelanggaran terbukti, BPD mengusulkan pemberhentian disertai berita acara hasil musyawarah.

4. Evaluasi Pemerintah Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) meneliti berkas dan bukti hukum.

5. Keputusan Bupati/Wali Kota

Bupati berwenang mengeluarkan SK pemberhentian sementara atau tetap.

Bila masih proses hukum, pemberhentian bersifat sementara hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

6. Penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Desa

Jika pemberhentian sah, Bupati menunjuk Pj Kepala Desa dari aparatur pemerintahan untuk menjamin jalannya roda pemerintahan.


🛡️ HAK PERLINDUNGAN KEPALA DESA


Kepala Desa yang diberhentikan tanpa dasar hukum atau tanpa prosedur sah berhak menggugat ke:

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),

Ombudsman, atau

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Hal ini dilindungi oleh Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan.


🚨 SANKSI BAGI PIHAK YANG MELANGGAR

Apabila pemakzulan dilakukan tanpa dasar yuridis yang sah, maka:

Dapat dianggap perbuatan melawan hukum oleh penguasa (PMH Pemerintah);

Pihak terkait bisa diperiksa oleh Kejaksaan, Kepolisian, atau Inspektorat Daerah atas dugaan penyalahgunaan kewenangan.


📌 KESIMPULAN

Pemakzulan Kepala Desa harus dilakukan berdasarkan hukum dan prosedur resmi, bukan karena tekanan politik atau kepentingan pribadi.

Langkah sepihak tanpa bukti dan prosedur dapat mencederai prinsip demokrasi desa serta berpotensi melanggar hukum administrasi negara.


---


🖋️ Redaksi Bongkarr.com

Edukasi Hukum Publik: “Menegakkan Kepastian, Melawan Penyalahgunaan.”

#EdukasiHukum #UUDesa #BongkarrCom #PemakzulanDesa

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya