Edisi II – Penambangan Pasir Ilegal di Garut Selatan: Camat Caringin Akui Terima Laporan Lapangan

 Edisi II – Penambangan Pasir Ilegal di Garut Selatan: Camat Caringin Akui Terima Laporan Lapangan


Penulis: Tim Redaksi | Editor: Lot Baktiar Sigalingging

Caringin, Garut, Jabar | Sabtu, 1 November 2025 | 7:48 WIB 

Setelah pemberitaan sebelumnya mengenai aktivitas penambangan pasir di bibir pantai wilayah Garut Selatan, kini Camat Caringin, Ujang Kuswara, S.Tr., M.Si. memberikan klarifikasi resmi kepada Redaksi Bongkarr.com.

Dalam pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp kepada Pemimpin Redaksi Bongkarr.com, Ujang Koswara menyampaikan bahwa dirinya telah menerima laporan kegiatan pemeriksaan lapangan dari staf kecamatan terkait aktivitas galian pasir di Kampung Cidahon RT 002 RW 001, Desa Samuderajaya, Kecamatan Caringin.

 Isi Laporan Lapangan

Laporan tertulis yang diterima camat berisi hasil pengecekan di lapangan pada Rabu, 15 Oktober 2025, dengan unsur hadir:

Plt. Kasi Trantib Kecamatan Caringin

Pengelola Galian Pasir (Sdr. Opik)

Staf Kecamatan Caringin

Hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa:

Aktivitas galian dilakukan secara manual tanpa alat berat.



Hasil pasir tidak dijual ke perusahaan besar, tetapi dipergunakan untuk kebutuhan warga setempat di wilayah Kecamatan Caringin.

Petugas memberikan himbauan agar masyarakat menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan kawasan pantai.

“Laporan sudah saya terima dari staf. Kami akan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan pihak terkait agar penambangan yang dilakukan masyarakat tidak menimbulkan kerusakan lingkungan,” ujar Ujang Kuswara dalam klarifikasinya, Jumat (31/10/2025).

 Aspek Regulasi

Regulasi perizinan pertambangan masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

Selain itu, penggunaan kawasan tepi pantai diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang pesisir harus memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan serta wajib memperhatikan daya dukung lingkungan.

Bagi pelaku usaha yang melakukan penambangan tanpa izin, UU Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 158 mengatur sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda Rp 100 miliar.

Keterangan: Foto Camat Caringin, Ujang Kuswara, S.Tr. M.Si.

Sanksi Aparatur Bila Lalai

Mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap aparatur yang mengetahui adanya pelanggaran hukum namun tidak mengambil tindakan dapat dikenai sanksi disiplin berat hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Suara Penggiat Lingkungan

Penggiat Peduli Lingkungan Bandung, Koswara, tetap menegaskan perlunya pengawasan berkelanjutan.

“Walaupun masyarakat menggali secara manual, kalau dilakukan terus-menerus di bibir pantai, abrasi pasti meningkat. Camat sudah benar turun tangan, tapi perlu pengawasan lintas dinas agar tidak merusak ekosistem pesisir,” ujarnya.

Penutup

Masyarakat diimbau untuk terus melaporkan setiap aktivitas penambangan pasir yang berpotensi melanggar hukum melalui Forkopincam Caringin atau Dinas Kelautan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Garut.

Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan penggiat lingkungan menjadi kunci agar penambangan pasir di pesisir Garut Selatan tidak menimbulkan kerusakan permanen.


---


🔖 Tagar 


#BongkarrCom #MKTVNasional #PenambanganPasir #GarutSelatan #CamatCaringin #UjangKoswara #LingkunganHidup #AbrasiPantai #Investigasi #UUPers #UUITE

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya