Bongkar Proyek RSUD PACIRA! IPAL Diduga Tak Sesuai SNI, Hebel Tak Seragam, Warga Minta Kejaksaan Bertindak

 Bongkar Proyek RSUD PACIRA! IPAL Diduga Tak Sesuai SNI, Hebel Tak Seragam, Warga Minta Kejaksaan Bertindak

Penulis : Redaksi/ BAH TIAR SIGALINGGING 

Kabupaten Bandung, Jabar - Bongkarr.com

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) PACIRA tahap dua kembali disorot publik. Sejumlah warga sekitar menilai pekerjaan proyek, terutama pada pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), perlu diawasi ketat karena menyangkut keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Tokoh warga JJ bersama Ketua RT Ian menyampaikan bahwa masyarakat menuntut keterbukaan informasi dan meminta penjelasan langsung dari pihak pelaksana proyek terkait sistem pengelolaan limbah, standar teknis SNI IPAL, dan keamanan lingkungan di sekitar kawasan RSUD.

> “Kami hanya ingin tahu apakah pembangunan IPAL di RSUD ini sudah sesuai standar SNI. Karena kalau tidak, bisa mencemari lingkungan. Kami juga ingin tahu limbahnya dibuang ke mana,” ujar JJ, tokoh warga sekitar.

Dari hasil pemantauan tim media Bongkarr.com di lapangan, ditemukan adanya perbedaan warna material Hebel, sebagian tampak putih dan sebagian gelap. Temuan itu memunculkan pertanyaan soal keseragaman mutu bahan bangunan serta pengawasan konsultan proyek yang dinilai lemah.

Warga juga meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung untuk turun langsung memantau jalannya pelaksanaan proyek RSUD PACIRA, memastikan seluruh pekerjaan sesuai dokumen perencanaan, RAB, dan ketentuan sistem lumpsum.

Dalam sistem lumpsum, setiap perubahan spesifikasi atau pengurangan mutu tanpa persetujuan resmi dapat dikategorikan pelanggaran kontraktual dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.


⚖️ Dasar Hukum dan Regulasi


1. SNI 2398:2017 – Tata Cara Perencanaan IPAL Rumah Sakit.

Desain IPAL wajib disesuaikan dengan kapasitas tempat tidur, karakteristik limbah medis, serta memenuhi baku mutu lingkungan.

2. Permenkes No. 7 Tahun 2019 – Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

IPAL wajib berfungsi baik dan diuji sebelum rumah sakit mulai beroperasi.

3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melarang pembuangan limbah tanpa izin, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.

4. Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021.

Pada sistem lumpsum, penyedia wajib bertanggung jawab penuh atas mutu dan spesifikasi pekerjaan sesuai kontrak. Pelanggaran dianggap wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.


Edukasi Hukum

Warga memiliki hak hukum untuk meminta klarifikasi dan transparansi proyek publik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jika ditemukan penyimpangan teknis atau pencemaran lingkungan, maka proyek dapat dihentikan sementara hingga ada pemeriksaan dari instansi berwenang.

Proyek pemerintah yang melanggar spesifikasi dan berpotensi menimbulkan kerugian negara juga dapat dijerat Pasal 55 KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi.

Kasus dugaan ketidaksesuaian standar pada pembangunan IPAL RSUD PACIRA menjadi perhatian serius publik.

Warga berharap Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung bersama instansi teknis segera melakukan pemantauan lapangan, memastikan pembangunan RSUD berjalan transparan, sesuai SNI, dan tidak menimbulkan dampak lingkungan.


---


🟢 Catatan Redaksi:

Tulisan ini merupakan laporan hukum edukatif berbasis fakta lapangan dan regulasi resmi, disusun tanpa opini penulis, sesuai Kode Etik Jurnalistik dan UU ITE.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya