📰 BKSDA Wajib Bertindak, Pejabat Bisa Terancam Sanksi Jika Diamkan Pembangunan Tak Berizin di Kawasan Konservasi Cimanggu

 ðŸ“° BKSDA Wajib Bertindak, Pejabat Bisa Terancam Sanksi Jika Diamkan Pembangunan Tak Berizin di Kawasan Konservasi Cimanggu


Penulis : Redaksi / BAH TIAR SIGALINGGING | Sabtu, 18 Oktober 2025 | 12.45 WIB 

Bongkarr.com – Kabupaten Bandung.

Isu pembangunan tanpa izin lengkap di kawasan konservasi Cimanggu, Kabupaten Bandung, kembali memantik perhatian publik.

Meski kawasan tersebut berada dalam pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat, aktivitas pembangunan di lapangan dilaporkan tetap berjalan tanpa kejelasan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat:

Apakah Pemkab Bandung dapat menghentikan kegiatan itu secara sepihak, atau justru menjadi tanggung jawab penuh BKSDA selaku otoritas konservasi pemerintah pusat?

---


⚖️ Kawasan Konservasi, Kewenangan BKSDA Tidak Bisa Diambil Alih Pemkab


Secara hukum, kawasan Cimanggu termasuk dalam wilayah konservasi yang dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dengan demikian, Pemkab Bandung tidak memiliki kewenangan langsung untuk menghentikan atau menyegel kegiatan di kawasan tersebut, meskipun ditemukan pelanggaran izin PBG.

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kehutanan dan konservasi alam merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah.

Sementara pelanggaran PBG hanya bisa ditindak secara administratif oleh Satgas PBG Pemkab Bandung, dengan cara mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara, yang kemudian wajib dikoordinasikan kepada BKSDA Jawa Barat untuk pelaksanaan lapangan.

---


🛑 Langkah Hukum yang Sah untuk Menghentikan Pekerjaan Sementara


Untuk menghentikan kegiatan pembangunan di kawasan konservasi secara sah dan tidak sepihak, harus melalui mekanisme resmi berikut:


1. Verifikasi status kawasan oleh BKSDA dan instansi teknis.

2. Laporan tertulis resmi ke Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan tembusan ke KLHK, Pemkab, dan aparat penegak hukum.

3. Rekomendasi administratif dari Satgas PBG karena tidak ada izin lengkap.

4. Rapat koordinasi dan berita acara bersama antara BKSDA, Satpol PP, dan pihak berwenang.

5. Penyegelan sementara dilakukan oleh Polhut (BKSDA) bersama Satpol PP Kabupaten Bandung.


Langkah-langkah ini memastikan tindakan dilakukan sesuai peraturan, sekaligus melindungi semua pihak dari tuduhan pelampauan wewenang (ultra vires).

---


⚠️ Pejabat BKSDA Bisa Dikenai Sanksi Jika Diam


Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah KLHK, pejabat BKSDA wajib menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan pemberitaan media tentang dugaan pelanggaran di kawasan konservasi.

Apabila diam atau tidak mengambil langkah apapun setelah laporan diterima, pejabat tersebut dapat dijerat sanksi disiplin berat sesuai PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

> “PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab dan dilarang menyalahgunakan kewenangan,”

(Pasal 4 huruf d & f, PP 94/2021).

Lebih jauh, jika pembiaran menyebabkan kerusakan lingkungan atau perambahan kawasan, maka pejabat yang lalai dapat terancam pidana lingkungan sebagaimana Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta dalam tindak pidana.




🧩 Koordinasi Jadi Kunci Pengawasan Lapangan


Pakar hukum lingkungan menegaskan bahwa koordinasi antar lembaga adalah kunci agar penegakan hukum tidak tumpang tindih.

Pemkab Bandung tetap berperan dalam pengawasan administratif, namun pelaksanaan penertiban harus melalui BKSDA Jawa Barat sebagai pemegang kewenangan konservasi.

> “Jangan sampai niat baik penertiban berubah jadi pelanggaran hukum karena tidak melalui mekanisme resmi. Setiap langkah di kawasan konservasi harus dikoordinasikan dengan BKSDA,”

ujar salah satu pemerhati kebijakan lingkungan di Bandung, Sabtu (18/10).

---


📌 Catatan Redaksi Bongkarr.com


Redaksi Bongkarr.com menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga ada sikap resmi dari BKSDA Jawa Barat dan Pemkab Bandung.

Pemberitaan ini bertujuan mendorong penegakan hukum yang transparan, serta memastikan setiap ASN menjalankan tugas pengawasan dengan tanggung jawab penuh sesuai amanat undang-undang.

> Redaksi juga membuka ruang klarifikasi bagi pihak BKSDA, KLHK, dan Pemkab Bandung untuk memberikan penjelasan resmi terkait dugaan pembangunan tanpa izin di kawasan Cimanggu.


---


✅ Kesimpulan Singkat


Pembangunan tanpa PBG adalah pelanggaran administratif.

Kawasan konservasi Cimanggu berada di bawah kewenangan BKSDA Jawa Barat (KLHK).

Pemkab Bandung tidak bisa menghentikan sepihak.

Pejabat BKSDA wajib bertindak setelah ada laporan publik.

Pembiaran bisa berimplikasi sanksi disiplin dan pidana lingkungan.


---


🔖 Tagar:


#BKSDAJawaBarat #Cimanggu #PemkabBandung #PBG #KLHK #PenegakanHukum #LingkunganHidup #ASN #DisiplinPNS #HukumLingkungan #BongkarrInvestigasi #BeritaNasional #CatatanRedaksi #PengawasanPublik

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya