📰 Bangunan Diduga Liar di Lahan BKSDA Cimanggu, Pemkab Bandung Diduga Belum Tahu

 ðŸ“° Bangunan Diduga Liar di Lahan BKSDA Cimanggu, Pemkab Bandung Diduga Belum Tahu

Penulis : Redaksi/Bahtiar | Sabtu, 11 Oktober 2025 | 17.55 WIB 

Kabupaten Bandung, Jabar — Bongkarr.com Aktivitas pembangunan kembali muncul di kawasan bekas wisata air panas Cimanggu, Desa Patenggang, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Lokasi tersebut diketahui merupakan lahan negara yang berada di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat, yang berstatus kawasan konservasi alam.

Pantauan langsung Bongkarr.com di lapangan, tampak beberapa orang pekerja tengah melakukan kegiatan pembangunan. Sejumlah material bangunan seperti pasir, batu, dan semen terlihat menumpuk di area bekas wisata Cimanggu yang telah lama tidak beroperasi.

Namun hasil penelusuran lapangan menunjukkan tidak ditemukan papan informasi proyek sebagaimana diwajibkan dalam setiap kegiatan pembangunan resmi. Tak tampak pula izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal/UKL-UPL), maupun izin pemanfaatan air panas bumi yang semestinya menjadi dasar hukum bagi pembangunan di kawasan konservasi tersebut.

Selain itu, para pekerja yang berada di lokasi juga tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar keselamatan kerja.

Pelaksana Lapangan Sebut Sudah Clear dari BKSDA

Ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, salah seorang pelaksana lapangan berinisial DK mengaku kegiatan tersebut sudah memiliki izin dari pihak BKSDA.

> “Semuanya sudah clear, izin pengelolaan dari BKSDA kita sudah punya semuanya,” ujar DK kepada redaksi Bongkarr.com.

Namun saat ditanya lebih lanjut apakah BKSDA memiliki kewenangan mengeluarkan izin PBG, dokumen lingkungan, serta izin pemanfaatan air panas bumi, DK menjawab:

> “Maaf, untuk itu Bapak bisa hubungi PT Hasmud, kita hanya pelaksana lapangan,” tulisnya.

Pemkab Bandung Diduga Belum Mengetahui

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bidang PBG Dinas PUTR, maupun Dinas Pariwisata belum memberikan keterangan resmi.

Ketiadaan papan proyek dan izin di lapangan menimbulkan dugaan kuat bahwa aktivitas pembangunan di kawasan Cimanggu ini belum diketahui secara resmi oleh Pemkab Bandung.

Padahal sesuai ketentuan, setiap kegiatan pembangunan fisik di wilayah Kabupaten Bandung tetap wajib memiliki izin PBG, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan kajian lingkungan hidup, meskipun berada di kawasan milik negara atau dikelola oleh instansi vertikal seperti BKSDA.


Aturan Ketat Pembangunan di Kawasan Konservasi

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, setiap bentuk pembangunan di kawasan konservasi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Pengusahaan Wisata Alam (IPWA) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui BKSDA.

Namun izin tersebut tidak menggantikan izin pembangunan dari pemerintah daerah.

Sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, pembangunan fisik tetap harus disertai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta kajian lingkungan (Amdal/UKL-UPL).

Sedangkan untuk kegiatan yang memanfaatkan air panas bumi, wajib memiliki Izin Pemanfaatan Panas Bumi (IPB) dari Kementerian ESDM atau Dinas ESDM Provinsi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan PP Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Panas Bumi untuk Kepentingan Tidak Langsung.


Berpotensi Langgar UU Lingkungan dan Bangunan Gedung

Jika benar pembangunan di bekas wisata Cimanggu dilakukan tanpa izin lengkap, maka kegiatan tersebut berpotensi melanggar sejumlah peraturan, di antaranya:

Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990:

Barang siapa melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi kawasan konservasi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.

Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa izin lingkungan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

PP No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung:

Bangunan tanpa PBG dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan, pembongkaran bangunan, hingga denda.

Menunggu Tanggapan Resmi dari BKSDA dan Pemkab Bandung

Tim Bongkarr.com masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak BKSDA Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup, serta Bidang PBG DPUTR Kabupaten Bandung terkait legalitas pembangunan yang tengah berlangsung di area bekas wisata air panas Cimanggu tersebut.

Publik berharap, Pemkab Bandung bersama aparat penegak hukum segera turun ke lapangan untuk memverifikasi legalitas kegiatan dan memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum maupun perusakan lingkungan di kawasan konservasi.


Catatan Redaksi Bongkarr.com


Berita ini disusun berdasarkan hasil penelusuran lapangan, konfirmasi terbatas, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Redaksi Bongkarr.com tetap berpegang pada prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan akan memuat klarifikasi dari pihak-pihak terkait bila telah diterima secara resmi.

Tim Bongkarr.com akan terus menelusuri perkembangan kasus ini dan memperbarui informasi sesuai fakta hukum yang ditemukan di lapangan.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya