Wisata Tanpa Izin di Lahan PTPN Rancabali: Fakta Lapangan dan Kajian Hukum

 Wisata Tanpa Izin di Lahan PTPN Rancabali: Fakta Lapangan dan Kajian Hukum


Penulis : Redaksi/Bahtiar | Selasa, 30 September 2025 | 20.07 WIB 

Kabupaten Bandung – BONGKARR.COM

Sejumlah bangunan wisata bermunculan di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Diduga sebagian berdiri di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN Rancabali, perusahaan BUMN yang seharusnya menjaga dan mengamankan aset negara. Fakta di lapangan memperlihatkan lemahnya pengawasan hingga muncul dugaan adanya pembiaran.

Pantauan di lokasi, tidak terlihat papan proyek maupun dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Para pekerja juga beraktivitas tanpa Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana diwajibkan aturan keselamatan kerja. Bahkan, sejumlah objek wisata sudah beroperasi memungut tiket masuk dan biaya parkir, meski diduga kuat tanpa izin resmi.

Saat dikonfirmasi, pejabat daerah terkesan saling lempar tanggung jawab. Pihak PTPN pun memberi jawaban normatif, sehingga menimbulkan pertanyaan publik: siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas maraknya wisata ilegal di lahan perkebunan?



Kajian Hukum: Izin Wajib Usaha Wisata

Secara hukum, membuka usaha wisata tidak cukup bermodal perjanjian kerja sama. Ada sejumlah izin berlapis yang wajib dipenuhi:

1. Izin Pemanfaatan Lahan – Persetujuan resmi dari PTPN sebagai pemegang HGU dan restu Kementerian BUMN. Tanpa izin ini, pemanfaatan lahan dianggap ilegal (Pasal 55 UU Perkebunan No. 39/2014, ancaman 5 tahun penjara / Rp5 miliar).

2. Izin Bangunan Gedung (PBG) – Syarat wajib sebelum mendirikan bangunan. Jika diabaikan, ancaman 1 tahun penjara / Rp500 juta (UU Bangunan Gedung jo. UU Cipta Kerja).

3. Izin Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) – Dikeluarkan DLH sesuai UU No. 32/2009. Pelanggaran bisa dipidana 3 tahun penjara / Rp3 miliar.

4. Izin Usaha Pariwisata – Meliputi NIB dan Sertifikat Standar Usaha. Jika tidak lengkap, bisa dijerat Pasal 62–63 UU Kepariwisataan dengan ancaman 10 tahun penjara / Rp10 miliar.

5. Izin Operasional Teknis – Termasuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF), izin retribusi daerah untuk pungutan tiket/parkir, dan standar K3 bagi pekerja.


Tanggung Jawab Hukum PTPN

Sebagai BUMN, PTPN Rancabali memiliki kewajiban hukum untuk menjaga dan mengamankan aset negara. Diamnya manajemen atas kegiatan wisata tanpa izin bisa menimbulkan konsekuensi serius:

UU Perkebunan → dianggap membiarkan pihak lain menguasai lahan tanpa izin.

UU Tipikor Pasal 3 → jika pembiaran menimbulkan kerugian negara, direksi/pegawai BUMN bisa dipidana hingga 20 tahun penjara/seumur hidup.

Kode Etik Korporasi BUMN → pelanggaran kewajiban bisa berujung sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pemberhentian direksi.


Penutup

Kasus wisata tanpa izin di lahan perkebunan tidak hanya persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut aspek pidana. Pelaku usaha wajib memenuhi izin lengkap, sementara PTPN sebagai pengelola aset negara berkewajiban menutup dan menghentikan aktivitas ilegal. Jika tidak, maka manajemen BUMN berpotensi ikut dimintai pertanggungjawaban hukum.


✍️ Catatan Redaksi:

Tulisan ini merupakan kajian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan pemberitaan ini, sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999, berhak menyampaikan hak jawab atau hak koreksi kepada redaksi.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya