Tunjangan Rumah DPRD Kabupaten Bandung Capai Rp54,5 Juta, Sesuai Perbup 243/2024

 Tunjangan Rumah DPRD Kabupaten Bandung Capai Rp54,5 Juta, Sesuai Perbup 243/2024


Penulis: Redaksi Bahtiar | Minggu, 14 September 2025

Kabupaten Bandung – BONGKARR.COM – Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.Pd., M.M.Pd., mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp54.525.000 per bulan. Angka ini tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Nomor 243 Tahun 2024 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung.

Renie menegaskan bahwa tunjangan tersebut sah dan sesuai aturan.

> “Tidak masalah karena memang ada aturannya,” kata Renie, Kamis (11/9/2025).

(Sumber: Tribun Jabar)

Dalam Perbup itu disebutkan, selain Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD menerima tunjangan rumah sebesar Rp43.620.000 per bulan, sementara anggota DPRD mendapat Rp39.150.000 per bulan.

Perbandingan Daerah Lain

Besaran tunjangan rumah DPRD Kabupaten Bandung relatif sebanding dengan daerah lain di Jawa Barat.

Tabel Perbandingan Tunjangan Rumah DPRD di Jawa Barat

Daerah Ketua DPRD (Rp Juta/Bulan) Wakil Ketua DPRD (Rp Juta/Bulan) Anggota DPRD (Rp Juta/Bulan)

Kabupaten Bandung Barat 50,59 45,88 43,53

Kabupaten Bandung 54,53 50,60 48,50

Kota Bandung 58,00 56,00 53,00

Sumber: Media Indonesia (4/8/2025), IDN Times Jabar (3/8/2025), DetikJabar (7/8/2025)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tunjangan rumah Ketua DPRD Kabupaten Bandung lebih tinggi dibandingkan Bandung Barat, tetapi lebih rendah jika dibandingkan Kota Bandung.


Catatan Publik

Meski sah secara hukum, besaran tunjangan rumah DPRD kerap menuai kritik karena dianggap kontras dengan kondisi sebagian masyarakat yang masih menghadapi masalah kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan layanan dasar.

Ketua DPRD menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, serta penyerapan aspirasi masyarakat.

> “Kami tetap fokus pada tugas dan fungsi DPRD. Pemberian tunjangan ini tidak akan mengurangi komitmen kami dalam mengawal pembangunan Kabupaten Bandung agar transparan dan akuntabel,” ujar Renie.

Dengan adanya Perbup 243/2024 ini, diharapkan DPRD Kabupaten Bandung semakin profesional dalam menjalankan tugas kelembagaan. Masyarakat pun tetap diminta ikut mengawasi agar kinerja legislatif sejalan dengan aspirasi rakyat.***

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya