Sengketa Tanah di Batujajar Bandung Barat, Ahli Waris dan Desa Diminta Tempuh Restorative Justice

 Sengketa Tanah di Batujajar Bandung Barat, Ahli Waris dan Desa Diminta Tempuh Restorative Justice


Polemik tanah adat di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, memunculkan dorongan agar penyelesaian dilakukan melalui jalur Restorative Justice (RJ) dengan musyawarah kekeluargaan.




Penulis: Tim Redaksi | Mingg, 21 September 2025 | 17:29 WIB

Kabupaten Bandung Barat, BONGKARR.COM – Tim Redaksi BONGKARR.COM yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Redaksi Bahtiar melakukan investigasi lapangan terkait polemik tanah di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Investigasi dilakukan untuk menghimpun keterangan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan maupun yang disebut dalam dokumen tanah.

Keterangan Keluarga Ahli Waris

Tim redaksi menemui salah seorang ahli waris, Entis, yang merupakan keluarga dari almarhum Momo Basari bin Padma. Dalam pertemuan tersebut, Entis didampingi timnya menjelaskan riwayat kepemilikan tanah yang menurutnya berasal dari leluhur, mulai dari kakek, ayah, hingga kini turun kepadanya.

Entis juga menjelaskan hubungan keluarganya dengan Tati bin Padma hingga kepada Dra. Djoenaesih S. Sunaryo, S.U., yang disebut memiliki tiga anak, salah satunya bernama Mega Valencia yang kini berdomisili di Yogyakarta.

Sebagai penguat, Entis memperlihatkan sejumlah dokumen kepada Pimred BONGKARR.COM, di antaranya:

Surat dari Camat kepada keluarga di Yogyakarta mengenai akta hibah tahun 2007.

Foto kopi Akta Hibah Tahun 2007.

Dokumen tahun 2008 yang menerangkan tanah tersebut milik tiga orang ahli waris,

Beberapa dokumen lain yang menurutnya membuktikan status kepemilikan keluarga besar.

Entis menyatakan, keluarganya merasa kecewa atas terbitnya akta tanah yang mereka tidak ketahui, serta dikeluarkannya surat oleh Kepala Desa Pangauban pada tahun 2024.



Usulan Penyelesaian

Dalam pertemuan itu, Pimred BONGKARR.COM Bahtiar menyarankan agar permasalahan tanah diselesaikan melalui jalur Restorative Justice (RJ), mengingat para pihak masih memiliki hubungan keluarga. Menurutnya, pendekatan musyawarah kekeluargaan lebih sesuai dengan etika budaya ketimuran agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Entis dan timnya menyatakan bersedia mempertimbangkan langkah tersebut.

Upaya Konfirmasi ke Pemerintah Desa

Tim redaksi berupaya meminta klarifikasi langsung kepada Kepala Desa Pangauban, Ade Sulaeman. Namun hingga berita ini diturunkan, belum berhasil melakukan pertemuan.

Sebagai alternatif, tim redaksi sempat bertemu dengan istri Kepala Desa, yang kemudian mempertemukan tim dengan Sekretaris Desa Pangauban dan Ating Nugraha, salah satu saksi yang namanya tercantum dalam beberapa dokumen tanah.

Keterangan Saksi

Pertemuan dengan Ating Nugraha berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Beberapa pertanyaan disampaikan terkait keterlibatannya dalam dokumen desa. Ating memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuan dan ingatannya.

Menurut Ating Nugraha,"masalah untuk tindak lanjut bukan pihak kami  yang  harus menghubungi, biasanya yang memberikan keterangan sengketa menghubungi orang yang disengketakan, baru kalau memang sudah dibicarakan dengan yang bersangkutan tidak ada titik terang baru di bawa kedesa," Ating Nugraha.

Dari hasil wawancara yang berlangsung pada Jumat (19/9/2025), pukul 14.41 WIB, Pimred BONGKARR.COM menyimpulkan perlunya musyawarah bersama. Pimred menilai semua pihak yang namanya tercantum dalam dokumen tanah perlu diundang dalam satu forum untuk mencari solusi terbaik.

Ating Nugraha, yang juga mantan Sekdes Desa Pangauban, menyambut baik saran tersebut dan menyatakan siap membicarakannya lebih lanjut dengan Kepala Desa dan tim desa.



Penutup

Hingga berita ini ditayangkan, Pimred BONGKARR.COM masih menunggu tindak lanjut dari kedua belah pihak keluarga dan Desa.

Dengan demikian, diharapkan permasalahan tanah di Desa Pangauban dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah kekeluargaan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.


Catatan Redaksi: Redaksi BONGKARR.COM masih berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Desa Pangauban Ade Sulaeman terkait polemik ini.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya