Sengketa Surat Tanah Desa Pangauban Bandung Barat, Warga Klaim Sejak 2008

 Penerbitan Surat Keterangan Kepala Desa (SKKD) di Pangauban, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat dipersoalkan keluarga ahli waris yang mengklaim tanah tersebut sudah bersengketa sejak 2008.



Penulis: Tim Redaksi | Kamis, 18 September 2025 | 16 : 47 WIB

Kabupaten Bandung Barat, BONGKARR.COM – Dugaan pelanggaran hukum mencuat terkait sebidang tanah yang terletak di wilayah Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Polemik ini dipicu terbitnya Surat Keterangan Kepala Desa (SKKD) yang ditandatangani Kepala Desa Pangauban.

Isi Dokumen SKKD

Berdasarkan salinan dokumen yang diterima redaksi, SKKD Nomor: 14/DS/VII/2024 menerangkan bahwa tanah adat di Blok/Jalan Kampung Cibodas, dengan nomor persil dan kohir tertentu, tercatat atas nama inisial T.

Dalam SKKD tersebut dijelaskan:

1. Tanah dimaksud telah dikuasai oleh MV, Cs sejak 2008 berdasarkan SKAW No. 593/06/08, dan sebelumnya disebut dikuasai oleh pemilik-pemilik pendahulu selama 20 tahun berturut-turut.

2. Disebutkan bahwa hingga saat ini tidak ada permasalahan atau sengketa baik terkait batas maupun kepemilikan.

3. Status tanah dinyatakan sebagai tanah adat, bukan tanah negara.

Pada akhir surat, tercantum pernyataan bahwa jika isi keterangan tidak benar, pihak yang menandatangani bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum pidana maupun perdata. SKKD ini ditandatangani Kepala Desa Pangauban, Ade Sulaeman, serta dua orang saksi yakni Ating Nugraha (52) dan Yaya Sunarya (72), dengan dibubuhi cap Pemerintahan Desa Pangauban.

Dokumen Tambahan

Selain SKKD, redaksi juga memperoleh dokumen lain:

Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan nomor dan tanggal yang sama, berisi keterangan tanah tidak dalam sengketa dan belum bersertifikat.

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh inisial MV (56), yang menyebut telah menguasai tanah sejak 2008 dengan batas-batas jelas, ditandatangani saksi, serta disahkan Kepala Desa Pangauban.

Surat Pernyataan Kesaksian dari Ating Nugraha dan Yaya Sunarya, yang menyatakan tanah seluas ±3.288 m² dialihkan kepada MV, juga ditandatangani Kepala Desa Pangauban.

Keberatan dari Pihak Lain

Namun, keluarnya dokumen-dokumen tersebut dipersoalkan oleh pihak keluarga Djana bin Padma dan Momo Basari bin Padma. Menurut mereka, tanah yang dimaksud telah menjadi objek sengketa sejak 2008.

Seorang narasumber yang mengaku mendapat kuasa dari keluarga ahli waris, kepada tim investigasi BONGKARR.COM, menyatakan keberatan atas dokumen yang dikeluarkan pemerintah desa.

> “Kami membantah keterangan yang menyebut tanah ini sudah dikuasai 20 tahun berturut-turut oleh pemilik pendahulu. Tetapi tanah ini sudah dikuasai oleh pemiliknya kurang lebih 40 tahun. Selain itu, tanah ini sudah bersengketa sejak 2008, jadi seharusnya kepala desa tidak boleh mengeluarkan surat yang seolah-olah tanah tidak bermasalah,” ujarnya.


Upaya Konfirmasi

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta keterangan dari Kepala Desa Pangauban Ade Sulaeman, serta pihak Pemerintah Kecamatan Batujajar dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Konfirmasi resmi dari pihak terkait diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dasar hukum penerbitan surat tanah tersebut.

Dasar Hukum

Sebagai catatan, penerbitan surat keterangan tanah oleh pemerintah desa hanya bersifat administratif dan tidak membuktikan kepemilikan secara sah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta dipertegas dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 1972. Untuk memperoleh kepastian hukum, status tanah adat tetap harus melalui proses pendaftaran dan sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya