Praktik Jual Beli Lahan Perhutanan Sosial Disinyalir Terjadi di Pasirjambu, Aturan Tegas Melarang

Praktik Jual Beli Lahan Perhutanan Sosial Disinyalir Terjadi di Pasirjambu, Aturan Tegas Melarang


Penguasaan lahan melebihi 10 hektar diduga dilakukan seorang individu, padahal peraturan hanya membolehkan 2 hektar per keluarga dan pelanggaran bisa berujung pencabutan izin hingga sanksi pidana.


Penulis : Redaksi/Bahtiar | Selasa, 30 September 2025 | 8.13 WIB 

Pasirjambu, Kabupaten Bandung – BONGKARR.COM

Di salah satu desa di wilayah Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, diduga terjadi praktik jual beli lahan garapan yang semestinya dikelola melalui program Perhutanan Sosial. Informasi yang dihimpun menyebutkan, seorang individu menguasai lebih dari 10 hektar lahan garapan yang berasal dari program tersebut.


Padahal, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, setiap anggota kelompok tani hutan (KTH) hanya diperbolehkan mengelola lahan maksimal 2 hektar per keluarga.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa:

Lahan perhutanan sosial tidak boleh dipindahtangankan atau diperjualbelikan.

Jika terjadi penyalahgunaan, termasuk penguasaan melebihi ketentuan, maka izin dapat dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).


Apabila izin dicabut, maka seluruh aktivitas pengelolaan di kawasan hutan tersebut tidak lagi diperbolehkan. Jika masih ada pihak yang melakukan kegiatan setelah pencabutan izin, maka hal itu dikategorikan sebagai penguasaan kawasan hutan secara tidak sah.

Dasar hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023):

Pasal 50 ayat (3) huruf (f) melarang setiap orang menguasai kawasan hutan secara tidak sah.

Pasal 78 ayat (2) mengatur sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.


Seorang pegiat lingkungan di Kabupaten Bandung menilai praktik jual beli garapan itu jelas bertentangan dengan semangat perhutanan sosial.

> “Program ini ditujukan bagi masyarakat kecil di sekitar hutan. Kalau sampai ada individu menguasai lebih dari 10 hektar, itu melanggar aturan. Selain izin bisa dicabut, ada ancaman pidana bagi penjual maupun pembeli yang terbukti melakukan transaksi ilegal,” ujarnya.


Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi dugaan tersebut kepada pengurus kelompok tani hutan (KTH) di desa setempat, Pemerintah Kecamatan Pasirjambu, serta Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan penjelasan resmi.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya