Pembangunan Tower di Desa Sugihmukti Diduga Tanpa PBG, Pekerja Abai K3, Warga Khawatir Keselamatan

 Pembangunan Tower di Desa Sugihmukti Diduga Tanpa PBG, Pekerja Abai K3, Warga Khawatir Keselamatan


Penulis : Redaksi Bahtiar| Selasa, 23 September 2025 | Jam 9.46 WIB

Bandung – Bongkarr.com |

Proyek pembangunan tower di Kampung Lengkong, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menuai sorotan publik. Pasalnya, pembangunan menara tersebut diduga tidak dilengkapi Perizinan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru pengganti IMB.

Saat tim redaksi Bongkarr.com meninjau langsung ke lokasi, tidak ditemukan adanya papan informasi proyek maupun dokumen PBG yang biasanya wajib dipasang di area pembangunan. Justru, yang terlihat hanya spanduk berisi imbauan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

Ironisnya, di lapangan para pekerja terlihat tidak mematuhi aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sejumlah pekerja tampak bekerja tanpa helm proyek, tanpa kacamata pelindung, tidak mengenakan pakaian kerja standar, bahkan ada yang hanya menggunakan sandal tanpa sepatu safety. Padahal, regulasi K3 secara tegas mewajibkan penggunaan APD untuk mencegah kecelakaan kerja.

Seorang pekerja di lokasi mengakui bahwa proyek tersebut tidak memiliki papan informasi PBG.

> “Memang tidak ada papan izinnya di sini,” ucapnya singkat.

Kekhawatiran juga disampaikan warga sekitar. Mereka meminta agar pembangunan tower dilaksanakan sesuai petunjuk teknis (juknis) demi menjamin keamanan konstruksi.

> “Kalau pondasi atau tiang tower tidak kuat, bisa tumbang. Apalagi posisi tower ini hanya beberapa meter dari jalan. Kalau sampai roboh, bisa menimpa pengguna jalan,” ujar salah seorang warga.


   Syarat Resmi Mendirikan Tower

Mengacu pada UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (diubah UU Cipta Kerja), PP No. 16 Tahun 2021, serta regulasi teknis Kementerian Kominfo dan Kemenhub, pembangunan menara telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan:


1. PBG (Perizinan Bangunan Gedung) sebagai dasar hukum pembangunan.

2. Persetujuan lokasi & RTRW dari Pemda.

3. Persetujuan warga sekitar.

4. Kajian teknis konstruksi (site plan, pondasi, struktur, perhitungan insinyur).

5. UKL/UPL atau AMDAL bila dibutuhkan.

6. Izin ketinggian bangunan dari Kementerian Perhubungan jika dekat jalur penerbangan.

7. Papan informasi proyek wajib dipasang di lokasi.

8. Standar K3 harus diterapkan (helm, harness, sepatu safety, rompi).

9. Grounding system & proteksi petir sebagai perlengkapan wajib tower.


   Ancaman Sanksi Bila Melanggar

Jika pembangunan tower dilakukan tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka konsekuensinya berat:

   Tanpa PBG → proyek bisa dihentikan, didenda, bahkan dibongkar paksa oleh pemerintah daerah.

   Melanggar RTRW/Lingkungan → pidana hingga 3 tahun penjara dan/atau denda Rp3 miliar.

   Tanpa izin ketinggian → tower bisa dibongkar bila mengganggu jalur penerbangan.

   Abai K3 → penghentian kerja oleh Disnaker, serta kurungan 3 bulan bila terjadi kecelakaan fatal.


   Tidak ada papan proyek → proyek dianggap ilegal dan tidak transparan.

Infografis Ringkas (Konsep)

Syarat Wajib Mendirikan Tower

✔ PBG (pengganti IMB)

✔ Persetujuan lokasi & RTRW

✔ Persetujuan warga

✔ Kajian teknis konstruksi

✔ UKL/UPL atau AMDAL

✔ Izin ketinggian Kemenhub

✔ Papan informasi proyek

✔ Standar K3 & APD

✔ Grounding & proteksi petir

Sanksi Bila Melanggar

- Tower dihentikan & dibongkar

- Denda miliaran rupiah

- Pidana 3 tahun penjara

- Penghentian kerja oleh Disnaker

- Proyek dinyatakan ilegal


Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketiadaan izin PBG serta lemahnya pengawasan standar K3 dalam pembangunan tower tersebut.


Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya