Pekerja Tanpa APD di SDN Rancawalini, APBN Rp 412 Juta “Dibiarkan”?

 Pekerja Tanpa APD di SDN Rancawalini, APBN Rp 412 Juta “Dibiarkan”?


Revitalisasi ruang kelas dan pembangunan toilet, tapi keselamatan pekerja dan pengawasan proyek diduga diabaikan.



Penulis : Redaksi Bahtiar | Senin, 22 September 2025 | Jam 8:11 WIB

Rancabali, Kabupaten Bandung – BONGKARR.COM Sejumlah pekerja proyek revitalisasi SDN Rancawalini, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, tampak tidak mengenakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja. Padahal papan proyek jelas bertuliskan “Area Wajib APD”.

Revitalisasi ini meliputi rehabilitasi tiga ruang kelas senilai Rp 284.319.273 dan pembangunan toilet Rp 127.805.440, dengan total anggaran APBN 2025 sebesar Rp 412 juta. Proyek dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Di lapangan, pekerja pemasangan atap baja ringan tidak memakai helm dan sarung tangan, sementara pekerja pembangunan toilet tanpa sepatu bot serta APD wajib lainnya.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan harapan agar pekerjaan dilakukan sebaik mungkin, mengingat anggaran yang digunakan cukup besar.

> “Kami hanya ingin pembangunan ini benar-benar untuk keselamatan anak-anak. Gunakanlah material sesuai standar SNI dan yang sudah lolos uji laboratorium,” ujarnya.


Aturan Standar APD Pekerjaan Atap Baja Ringan

Menurut ketentuan, semua pekerja wajib memakai APD lengkap seperti helm, sarung tangan, sepatu bot, rompi, dan masker. Khusus pekerjaan di ketinggian (atap baja ringan), standar keselamatan mewajibkan penggunaan:


1. Helm proyek berstandar SNI.

2. Sepatu safety anti slip.

3. Sarung tangan kerja.

4. Body harness / sabuk keselamatan yang dikaitkan pada titik jangkar.

5. Rompi reflektif.

Aturan ini mengacu pada UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri, serta Permen PUPR No. 10/PRT/M/2021 tentang SMK3 Konstruksi.



Landasan Hukum dan Tekanan Sanksi

Kewajiban penggunaan APD bukan sekadar formalitas. Bila diabaikan, konsekuensinya sangat jelas:

1. UU No. 1 Tahun 1970

Pasal 3 & 14: Pengurus (dalam hal ini Ketua Panitia dan Kepala Sekolah) wajib menyediakan APD secara cuma-cuma dan memastikan pemakaiannya.

Pasal 19: Pelanggaran dapat dikenai pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda.

2. Permenaker No. 8 Tahun 2010

Pasal 2: APD wajib disediakan sesuai risiko kerja.

Pasal 12: Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran, penghentian sementara pekerjaan, hingga pencabutan izin.

3. Permen PUPR No. 10/PRT/M/2021

Pasal 24 ayat (3): Pekerja di ketinggian wajib menggunakan full body harness.

Selain itu, apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian, maka penanggung jawab proyek bisa:




Digugat perdata untuk ganti rugi.

Dijerat pidana sesuai Pasal 359 KUHP (pidana penjara hingga 5 tahun bila kelalaian menyebabkan kematian).

Mendapat sanksi administrasi pendidikan, mulai dari teguran dinas hingga pencopotan jabatan kepala sekolah.

Dengan demikian, bukan hanya pekerja yang bersalah karena tidak memakai APD, tetapi Ketua Panitia P2SP dan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab utama juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Spanduk Kejaksaan Agung yang terpasang di lokasi juga menegaskan pentingnya pengawasan semua pihak terhadap pelaksanaan kegiatan revitalisasi sekolah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah maupun panitia pembangunan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kelalaian penggunaan APD di lokasi proyek.

Feomena ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana pengawasan dilaksanakan, serta bagaimana transparansi penggunaan dana negara untuk pembangunan pendidikan. ***

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya