Kajian Hukum: Apabila Benar HGU PTPN I Rancabali Mati, Operasional Perkebunan Teh Berpotensi Melanggar Aturan

 Kajian Hukum: Apabila Benar HGU PTPN I Rancabali Mati, Operasional Perkebunan Teh Berpotensi Melanggar Aturan

Penulis : Redaksi/Bahtiar | Rabu, 30 September 2025 | 22.06 WIB

Kabupaten Bandung – BONGKARR.COM

Apabila benar Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN I Rancabali telah berakhir masa berlakunya dan hingga kini perpanjangan belum diterbitkan pemerintah, maka secara hukum seluruh kegiatan usaha perkebunan teh di atas lahan tersebut berpotensi kehilangan dasar hukum.

Menurut kajian hukum agraria, berakhirnya HGU berarti tanah otomatis kembali menjadi tanah negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA). Tanpa adanya perpanjangan resmi, perusahaan tidak lagi memiliki hak sah untuk menguasai atau mengusahakan tanah tersebut.


Dasar Hukum yang Berlaku

1. UUPA 1960 Pasal 34: HGU berakhir apabila jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang.

2. KUHP Pasal 385: melarang setiap orang menguasai atau memperjualbelikan tanah negara tanpa hak.

3. UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 47 dan 55: usaha perkebunan wajib memiliki dasar hukum yang sah atas tanah yang digunakan.



Potensi Konsekuensi Hukum

Apabila benar operasional tetap berjalan di atas HGU mati, maka secara hukum dapat dikategorikan sebagai penguasaan tanah negara tanpa izin. Implikasinya:

Pidana agraria, karena menggunakan tanah negara tanpa dasar hak.

Pidana perkebunan, karena melakukan usaha tanpa izin sah.

Alasan sosial—seperti kebutuhan karyawan untuk tetap bekerja—tidak termasuk alasan pembenar atau pemaaf dalam hukum pidana. Faktor tersebut hanya dapat menjadi pertimbangan hakim sebagai keringanan hukuman, bukan menghapus perbuatan pidana.

Tanggung Jawab BUMN

Dalam konteks BUMN, kewajiban mengurus perpanjangan HGU sepenuhnya berada pada manajemen PTPN I. Apabila terjadi kelalaian, maka risiko pidana maupun administratif melekat pada korporasi

Penutup

Kajian hukum ini menegaskan, apabila benar HGU PTPN I telah mati dan belum keluar perpanjangan, maka setiap kegiatan usaha di lahan tersebut berpotensi bertentangan dengan hukum agraria, KUHP, dan UU Perkebunan. Pemerintah diharapkan segera memberikan kejelasan status hukum agar kepastian bagi karyawan maupun kepentingan negara sama-sama terjamin.

Catatan: Kajian ini bersifat analisis hukum, bukan merupakan putusan hukum resmi. Kepastian status HGU tetap menunggu keterangan tertulis dari instansi berwenang, dalam hal ini BPN Kabupaten Bandung.

📌 Catatan Redaksi: Untuk menjaga keberimbangan dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, redaksi BONGKARR.COM akan melakukan konfirmasi tertulis kepada BPN Kabupaten Bandung guna memperoleh kejelasan resmi terkait status HGU PTPN I di Rancabali.









Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya