Diduga Lemah Pengawasan, PTPN Rancabali Biarkan Wisata Tanpa Izin Menjamur

Diduga Lemah Pengawasan, PTPN Rancabali Biarkan Wisata Tanpa Izin Menjamur

Penulis : Redaksi/Bahtiar | Selasa, 36 September 2025 | 13.30

Rancabali, Kabupaten Bandung - BONGKARR.COM 

Sejumlah bangunan wisata bermunculan di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Informasi yang diperoleh redaksi menyebut, pembangunan itu diduga berdiri di atas lahan PTPN Rancabali, perusahaan BUMN yang seharusnya menjaga aset negara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan potensi adanya pembiaran.

Pantauan Bongkarr.com di lapangan, tidak ditemukan papan informasi proyek maupun dokumen Perizinan Bangunan Gedung (PBG). Pekerja di lokasi juga terlihat beraktivitas tanpa Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana diwajibkan aturan keselamatan kerja.

Lebih jauh, hasil penelusuran mendapati sejumlah objek wisata sudah beroperasi. Mereka menarik pungutan tiket masuk dan parkir kendaraan, meski diduga belum dilengkapi perizinan resmi.

Seorang pekerja di lokasi menyebut, proyek tersebut milik seorang “Pak Haji”, namun tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai identitas pemilik.

Saat dikonfirmasi, Kabid Bangunan Gedung Kabupaten Bandung merespons singkat dengan bertanya, “Dimana itu, Pak?”. Sementara itu, pegawai Dinas Lingkungan Hidup menyatakan akan mengirim tim untuk melakukan pengecekan.

Adapun pihak PTPN Rancabali, ketika dihubungi redaksi, hanya menjawab singkat, “Sekarang ke Pak Kades, Pak.” Jawaban ini memunculkan dugaan publik bahwa pengawasan di lapangan kurang maksimal.



Dasar Hukum yang Relevan


1. Mendirikan dan mengoperasikan wisata tanpa izin

Pasal 98 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Ancaman pidana: penjara hingga 10 tahun atau denda Rp10 miliar.

2. Membuka lahan perkebunan tanpa izin

Pasal 47 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Ancaman pidana: penjara 5 tahun dan denda Rp5 miliar.

3. Pembangunan tanpa PBG (izin bangunan)

Sesuai UU Cipta Kerja jo. UU Bangunan Gedung.

Ancaman pidana: penjara 1 tahun atau denda Rp50 juta–Rp500 juta.

4. Kejahatan lingkungan hidup

Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Ancaman pidana: penjara 3 tahun dan denda Rp3 miliar.

5. Pegawai BUMN yang melakukan pembiaran

Pasal 3 UU Tipikor, jika terbukti ada kerugian negara.

Ancaman pidana: penjara seumur hidup atau 20 tahun serta denda Rp1 miliar.


Upaya Konfirmasi Lanjutan

Hingga berita ini diturunkan, redaksi Bongkarr.com masih berupaya meminta tanggapan resmi dari Satpol PP Kabupaten Bandung serta Gubernur Jawa Barat KDM terkait maraknya pembangunan wisata tanpa izin di lahan PTPN Rancabali.

Sebagai bentuk keseriusan, tautan berita ini juga akan dikirim langsung kepada orang dekat Gubernur KDM agar mendapat perhatian dan tindak lanjut di tingkat provinsi.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya