Bupati Bandung Dorong Penandatanganan Pakta Integritas Pelajar SMA/SMK Agar Tak Ikut Aksi Unjuk Rasa
Bupati Bandung Dorong Penandatanganan Pakta Integritas Pelajar SMA/SMK Agar Tak Ikut Aksi Unjuk Rasa
Penulis: Redaksi Bahtiar | Rabu, 3 September 2025
Kabupaten Bandung, BONGKARR.COM – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan dirinya bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) siap mengunjungi sekolah-sekolah SMA/SMK, baik negeri maupun swasta, khususnya yang berkomitmen menandatangani Pakta Integritas antara pihak sekolah dan para siswanya.
Dalam Pakta Integritas tersebut, para pelajar menyatakan tidak akan ikut terlibat dalam aksi unjuk rasa. Menurut Bupati yang akrab disapa Kang DS, hal ini penting karena sebagian besar pelajar masih di bawah umur untuk terlibat dalam aksi demonstrasi.
Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan Sinergitas Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah bersama kepala sekolah jenjang SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta se-Kabupaten Bandung, di Rumah Dinas Bupati Soreang, Selasa (2/9/2025).
> “Insya Allah, saya bersama Forkopimda siap hadir di sekolah-sekolah sewaktu-waktu, terutama saat acara seremonial. Apalagi jika menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas antara sekolah dengan para pelajar,” kata Kang DS.
Menurutnya, keamanan dan kondusifitas Kabupaten Bandung hingga kini terjaga berkat sinergi semua pihak, termasuk para kepala sekolah dan guru. Ia juga meminta Dinas Pendidikan menjadwalkan pertemuan rutin minimal sebulan sekali dengan pihak sekolah dan pelajar, sekaligus mensosialisasikan program unggulan Pemkab Bandung, seperti Beasiswa Ti Bupati (Besti) dan penciptaan 10 ribu wirausaha muda per tahun.
Kang DS juga menitip pesan khusus kepada para kepala sekolah agar lebih peka dalam mendeteksi gejala ketidakberesan di kalangan siswanya, serta mencegah mereka terprovokasi untuk ikut aksi massa.
Ia mencontohkan, dalam sejumlah unjuk rasa di Kota Bandung maupun di Kabupaten Subang, banyak peserta aksi yang ternyata masih berstatus pelajar. Bahkan, ada penyusupan melalui ajakan langsung maupun lewat media sosial.
> “Jangan sampai siswa kita terprovokasi oleh penyusup. Anak sekolah jangan sampai terbawa arus. Kita juga perlu memantau aktivitas melalui handphone dengan aplikasi tertentu agar bisa mengawasi keberadaan siswa,” tegas Kang DS.
Bupati menambahkan, pemerintah tidak pernah melarang mahasiswa maupun masyarakat untuk berdemonstrasi karena dijamin undang-undang. Namun, jika aksi dilakukan dengan cara yang salah atau berujung anarkis, maka hukum tetap menjadi landasan utama.
Sementara itu, salah seorang guru dari SMA Bhakti Mulya Banjaran menyampaikan apresiasinya atas peran Bupati dan Forkopimda dalam menjaga keamanan daerah.
> “Alhamdulillah, sekolah tetap berjalan aman dan kondusif. Terima kasih kepada Bapak Bupati beserta jajaran Forkopimda,” ujarnya.