Belum Berizin Lengkap, Pembangunan Tower di Pasirjambu Terancam Dihentikan

 Belum Berizin Lengkap, Pembangunan Tower di Pasirjambu Terancam Dihentikan

Penulis : Redaksi/Bahtiar | Selasa, 23 September 2025, Jam 19.34 WIB

Pasirjambu, Kabupaten Bandung | BONGKARR.COM |

Pembangunan tower telekomunikasi di Kampung Lengkong, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menuai sorotan warga. Dari pantauan tim redaksi Bongkarr.com, proyek tersebut belum terlihat memiliki papan informasi Perizinan Bangunan Gedung (PBG) yang wajib dipasang di lokasi pembangunan.

Selain itu, beberapa pekerja tampak tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm, rompi, maupun sepatu safety sebagaimana diwajibkan dalam aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Seorang pekerja di lokasi menyampaikan bahwa dirinya memang tidak melihat adanya papan izin.

> “Memang tidak ada papan izinnya di sini,” ujarnya singkat.


Kekhawatiran Warga

Sejumlah warga berharap pembangunan tower dilakukan sesuai standar teknis. Mereka khawatir jika konstruksi tidak kokoh, bangunan bisa roboh dan membahayakan pengguna jalan.

> “Tower ini dekat jalan, kalau roboh bisa menimpa orang lewat. Harus kokoh biar aman,” kata salah seorang warga.




Konfirmasi Dinas

Tim redaksi Bongkarr.com menghubungi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung untuk meminta tanggapan. Melalui pesan WhatsApp, seorang pegawai DLH menuliskan:

> “Ntar di cek,” jawabnya singkat.


Konfirmasi juga dilakukan kepada Kabid Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung. Dalam jawabannya melalui WhatsApp, pejabat tersebut menyampaikan bahwa pembangunan tower dimaksud sudah masuk ke sistem perizinan dan saat ini masih dalam proses.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa secara administratif dokumen perizinan memang sedang diproses. Namun, sesuai regulasi, kegiatan pembangunan baru bisa dilaksanakan setelah izin resmi terbit, bukan ketika masih berproses. Jika pekerjaan dilakukan tanpa menunggu izin lengkap, maka berpotensi dihentikan sementara.


Regulasi dan Persyaratan

Mengacu pada aturan perundangan, pembangunan tower wajib memenuhi syarat:

Memiliki PBG (Perizinan Bangunan Gedung).

Persetujuan lokasi sesuai RTRW Pemda.

Kajian teknis konstruksi dan struktur bangunan.

Izin lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL bila diperlukan).

Izin ketinggian dari Kemenhub bila dekat jalur udara.

Pemasangan papan informasi proyek di lokasi.

Penerapan standar K3 bagi seluruh pekerja.


Dasar Hukum Penghentian Proyek

Jika izin masih berproses namun pembangunan tetap dijalankan, maka pekerjaan dapat dihentikan sementara.

UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: usaha atau kegiatan hanya dapat dilakukan setelah izin lingkungan diterbitkan.

PP No. 16/2021 tentang Bangunan Gedung: pembangunan hanya bisa berjalan setelah ada PBG.

UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi: pelaksana wajib memenuhi perizinan dan standar K3, bila tidak dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian kegiatan.

Dengan dasar hukum tersebut, Pemda melalui DLH, DPUTR, hingga Satpol PP memiliki kewenangan menghentikan sementara proyek demi menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan.


Hingga berita ini dipublikasikan, pihak pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi. Redaksi Bongkarr.com akan terus mengikuti perkembangan lebih lanjut.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya