Panitia Perekrutan RSUD BEDAS PACIRA Sedang Urus Perizinan, Media Masih Menunggu Penjelasan

 Panitia Perekrutan RSUD BEDAS PACIRA Sedang Urus Perizinan, Media Masih Menunggu Penjelasan


Kabupaten Bandung, BONGKARR.COM – 29 Agustus 2025 – Proses perekrutan tenaga kerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BEDAS PACIRA masih menimbulkan pertanyaan publik. Media BONGKARR.COM mencoba mengonfirmasi langsung ke pihak rumah sakit, namun hingga saat ini panitia perekrutan belum dapat ditemui.

Menurut keterangan sejumlah pegawai RSUD BEDAS PACIRA yang dijumpai di kantor, panitia penerimaan tenaga kerja bernama H. Dadan, yang juga menjabat sebagai Kasubag TU, tidak berada di tempat karena sedang mengurus keperluan perizinan.

Sementara itu, Direktur RSUD BEDAS PACIRA dikabarkan tengah berada di Jakarta dalam rangka tugas dinas. Kondisi tersebut membuat media belum bisa memperoleh keterangan resmi mengenai mekanisme perekrutan tenaga kerja yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.

Salah seorang pegawai RSUD BEDAS PACIRA yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi dilakukan melalui akun Instagram resmi panitia. Namun, beberapa waktu terakhir akun tersebut sudah tidak aktif lagi, sehingga peserta kesulitan memperoleh informasi lanjutan.

Kondisi ini turut menimbulkan reaksi dari sejumlah peserta. Mereka mempertanyakan keterbukaan informasi nilai hasil ujian serta menilai panitia kurang transparan.

> “Kami hanya ingin tahu nilai ujian kami, biar jelas kenapa tidak lulus. Tapi tidak ada transparansi, bahkan akun Instagram resmi sekarang tidak aktif,” tulis salah seorang peserta di kolom komentar, yang identitasnya dirahasiakan demi menjaga privasi.




Masyarakat berharap agar proses perekrutan tenaga kerja dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur, mengingat RSUD BEDAS PACIRA merupakan fasilitas kesehatan milik pemerintah yang didanai oleh APBD.

Sebagai informasi, keterbukaan mengenai perekrutan tenaga kerja publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pasal 9 UU tersebut menegaskan bahwa badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi terkait kegiatan dan kinerjanya, termasuk rekrutmen pegawai, agar masyarakat dapat melakukan pengawasan.

BONGKARR.COM akan terus berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak terkait guna menghadirkan informasi yang berimbang bagi publik.


(Redaksi : Bahtiar)

Postingan populer dari blog ini

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya

Proyek TPT Rp 199 Juta di Rancabali Disorot, APH Diminta Turun Periksa

Gambar
Kabupaten Bandung | BONGKARR.COM – Proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di Jalan Rancabali–Sinumra, Kabupaten Bandung, tengah menjadi sorotan. Pekerjaan yang menelan anggaran Rp 199.522.050 dari APBD Kabupaten Bandung ini diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan sarat kejanggalan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan papan informasi, proyek dilaksanakan oleh CV. Sodara Jaya Manunggal dengan nama kegiatan pembangunan perlengkapan jalan (TPT). Namun, papan proyek tersebut tidak mencantumkan volume pekerjaan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi. Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, pihak konsultan menyampaikan bahwa volume pekerjaan tercatat 123,46 m³ dengan panjang 247 meter. Adapun ketinggian bervariasi antara 80 cm, 1 meter, hingga 1,5 meter, menyesuaikan kondisi lapangan. Namun hasil investigasi di lokasi menunjukkan perbedaan. Beberapa bagian TPT yang seharusnya mencapai ketinggian 1,5 meter justru tampak lebih rendah. Selain itu, ketika ditany...
Baca selengkapnya