Mabes Polri Tegaskan: Wartawan Harus Dilindungi, Bukan Diintimidasi

 Mabes Polri Tegaskan: Wartawan Harus Dilindungi, Bukan Diintimidasi



Jakarta, BONGKARR.COM – Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengimbau seluruh jajaran kepolisian, mulai dari Polda hingga Polsek, untuk melindungi kerja wartawan yang tengah menjalankan tugas peliputan.

Imbauan ini disampaikan menyusul adanya laporan dugaan tindak kekerasan terhadap jurnalis saat bertugas yang melibatkan oknum personel kepolisian dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan insan pers.

> “Kami meminta kepada seluruh jajaran untuk melindungi profesi wartawan yang bekerja secara objektif dan profesional, serta menjalin kerja sama dalam setiap aktivitas,” ujar Trunoyudo, dikutip dari Antara, Selasa (26/8/2025).

Menurutnya, media merupakan mitra strategis sekaligus sumber utama informasi dan literasi bagi masyarakat.



> “Media berperan besar dalam menyampaikan informasi terkait kinerja Polri secara profesional, termasuk program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), pelayanan publik, serta program strategis lainnya,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Dewan Pers mengapresiasi langkah Mabes Polri. Dewan Pers menekankan bahwa jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

> “Kami mengingatkan semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, bahwa jurnalis memiliki hak dalam menjalankan tugasnya. Setiap bentuk kekerasan terhadap wartawan adalah pelanggaran hukum dan bisa diproses sesuai ketentuan,” ujar perwakilan Dewan Pers.

Sementara itu, Persatuan Wartawan PACIRA Indonesia (PWPI) melalui Ketua Umum Lot Baktiar Sigalingging menyambut positif imbauan Mabes Polri tersebut.

> “Kami dari PWPI mendukung penuh langkah Mabes Polri. Wartawan adalah mitra strategis yang harus dilindungi, bukan diintimidasi. Kami berharap arahan ini benar-benar dilaksanakan oleh jajaran di lapangan, agar kasus kekerasan terhadap jurnalis tidak terulang,” tegas Lot Baktiar Sigalingging.

Dengan demikian, Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung kebebasan pers, sementara organisasi pers menekankan pentingnya implementasi nyata di lapangan agar kerja-kerja jurnalistik dapat berjalan tanpa hambatan.


(Bambang Pribadi)

Postingan populer dari blog ini

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya

Proyek TPT Rp 199 Juta di Rancabali Disorot, APH Diminta Turun Periksa

Gambar
Kabupaten Bandung | BONGKARR.COM – Proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di Jalan Rancabali–Sinumra, Kabupaten Bandung, tengah menjadi sorotan. Pekerjaan yang menelan anggaran Rp 199.522.050 dari APBD Kabupaten Bandung ini diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan sarat kejanggalan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan papan informasi, proyek dilaksanakan oleh CV. Sodara Jaya Manunggal dengan nama kegiatan pembangunan perlengkapan jalan (TPT). Namun, papan proyek tersebut tidak mencantumkan volume pekerjaan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi. Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, pihak konsultan menyampaikan bahwa volume pekerjaan tercatat 123,46 m³ dengan panjang 247 meter. Adapun ketinggian bervariasi antara 80 cm, 1 meter, hingga 1,5 meter, menyesuaikan kondisi lapangan. Namun hasil investigasi di lokasi menunjukkan perbedaan. Beberapa bagian TPT yang seharusnya mencapai ketinggian 1,5 meter justru tampak lebih rendah. Selain itu, ketika ditany...
Baca selengkapnya