EDITORIAL – Bongkarr.com Revitalisasi SDN Margaluyu Rp 640 Juta Lebih: APD Diduga Non-SNI, Pekerja Gunakan Rompi BPBD – Pengawasan Lemah, Panitia Akui Ketua P2SP Tidak Setiap Hari Memantau

 EDITORIAL – Bongkarr.com

Revitalisasi SDN Margaluyu Rp 640 Juta Lebih: APD Diduga Non-SNI, Pekerja Gunakan Rompi BPBD – Pengawasan Lemah, Panitia Akui Ketua P2SP Tidak Setiap Hari Memantau


Penulis: Tim Redaksi | Editor: Lot Baktiar Sigalingging 

Ciwidey, Kab Bandung | Bongkarr.com | Kamis, 20 November 2025 | 15:48 WIB -

Program Revitalisasi Sekolah Dasar di SDN Margaluyu, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung kini menjadi perhatian publik. Proyek yang menggunakan dana lebih dari Rp 640 juta dari APBN Tahun Anggaran 2025 ini terdiri dari tiga paket pekerjaan, masing-masing:

1. Rehabilitasi Toilet Siswa

Dana: Rp 22.415.000

Waktu: 21 hari kerja

Pelaksana: P2SP

2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)

Dana: Rp 486.334.080

Waktu: 90 hari kerja

Pelaksana: P2SP

3. Rehabilitasi Ruang Kelas

Dana: Rp 135.184.984

Waktu: 60 hari kerja

Pelaksana: P2SP

Temuan Lapangan: APD Tidak Lengkap, Diduga Non-SNI, dan Pekerja Gunakan Rompi BPBD

Pantauan Bongkarr.com di lokasi mendapati sejumlah kejanggalan dalam aspek keselamatan kerja:

Pekerja tidak menggunakan APD lengkap pada pekerjaan baja ringan dan area ketinggian.



Sepatu bot yang digunakan tidak terlihat memiliki penandaan SNI, sehingga patut diduga bukan standar APD untuk proyek pemerintah.

Seorang pekerja terlihat mengenakan rompi bertuliskan “BPBD Kabupaten Bandung”, meski proyek ini merupakan pekerjaan P2SP sekolah, bukan instansi kebencanaan.

(Redaksi tidak menyimpulkan keterlibatan institusi, namun fenomena ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai standar dan mekanisme kerja di lapangan.)

Pengawasan Lemah — Panitia P2SP Mengakui Ketua Tidak Selalu Memantau

Di tengah temuan lemahnya penerapan APD, Bongkarr.com juga mencatat adanya indikasi lemahnya pengawasan internal.

Salah seorang panitia P2SP menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang tidak ada di sekolah. Ia juga menegaskan bahwa Ketua P2SP tidak setiap hari melakukan pemantauan pekerjaan, Selasa (18/11/2025).

Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tidak berlangsung maksimal, padahal pekerjaan konstruksi di lingkungan pendidikan memiliki risiko tinggi dan harus berjalan sesuai standar.

Regulasi: APD Harus SNI — Ini Perintah Undang-Undang

Kewajiban penggunaan APD SNI pada proyek pemerintah sangat jelas diatur dalam peraturan berikut:

1. Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 — Keselamatan Konstruksi

APD wajib standar SNI dan harus digunakan pada setiap aktivitas konstruksi.

2. Permenaker No. 8 Tahun 2018 — K3

APD harus memenuhi SNI, sesuai risiko pekerjaannya.

3. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 — Pengadaan Barang/Jasa

Semua perlengkapan yang digunakan pada proyek pemerintah wajib memenuhi standar nasional.

4. UU No. 2 Tahun 2017 — Jasa Konstruksi

Penyedia dan pengguna jasa bertanggung jawab atas keselamatan kerja.

Penggunaan APD non-SNI dan minimnya pengawasan berpotensi melanggar aturan dan mengancam keselamatan pekerja.

Potensi Penyimpangan Mutu dan Anggaran

Ketidaksesuaian standar APD serta lemahnya pengawasan sering kali menjadi indikasi awal:

pengurangan kualitas material,

penghematan biaya di luar ketentuan,

potensi penyimpangan oleh oknum,

penurunan mutu hasil pekerjaan.

Revitalisasi sekolah seharusnya menjadi investasi bagi masa depan pendidikan, bukan menjadi ruang bagi praktik tidak profesional.

Ajak Semua Pihak Perketat Pengawasan

Bongkarr.com mengajak:

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

Pengawas teknis

Komite sekolah

Pemerintah Desa Panundaan

BPBD (jika memang ada personel yang hadir di lokasi)

Warga sekitar

Aparat penegak hukum

untuk memastikan proyek berjalan transparan, aman, dan sesuai standar konstruksi serta peraturan K3.

Bongkarr.com akan terus mengawal informasi ini dan membuka ruang bagi laporan masyarakat.


---


TAGAR


#RevitalisasiSekolah

#PendidikanBandung

#SDNMargaluyu

#Ciwidey

#AwasiAnggaran

#TransparansiPublik

#AnggaranPendidikan

#PengawasanProyek

#StopPenyimpangan

#DanaAPBN

#KeselamatanKerja

#K3Konstruksi

#APDSNI

#ProyekPemerintah

#StandarPekerjaan

#InvestigasiBongkarr

#EditorialBongkarr

#BongkarrMengungkap

#PantauProyek

#BandungKabupaten

#JawaBarat

#BeritaFakta

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya