Dinas PUTR Kabupaten Bandung Diduga Lakukan Pembiaran, Kasus Tanpa Papan Proyek Terus Terulang

Dinas PUTR Kabupaten Bandung Diduga Lakukan Pembiaran, Kasus Tanpa Papan Proyek Terus Terulang 


Penulis: Tim Redaksi | Editor| Lot Baktiar Sigalingging 

Pasirjambu, Kabupaten Bandung | Bongkarr.com | Selasa, 5 November 2025 | 18:00 WIB 

Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di ruas jalan Kabupaten Bandung, tepatnya di Kampung Tabrik Tanjakan Masmin, Desa Margamulya, Kecamatan Pasirjambu, kembali menuai sorotan publik. Proyek tersebut tidak dilengkapi papan informasi proyek, padahal ketentuan itu wajib dalam setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara.

Pantauan Bongkarr.com di lokasi, pekerjaan TPT menggunakan material batu belah berwarna merah, yang diduga tidak sesuai spesifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan belum melalui uji laboratorium konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2016. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait sumber anggaran, kualitas pekerjaan, dan fungsi pengawasan Dinas PUTR Kabupaten Bandung.

Seorang warga setempat, Wawan, mengatakan bahwa proyek tersebut berjalan tanpa kejelasan sejak awal.

> “Saya hampir setiap hari lewat situ, tapi dari awal tidak pernah ada papan proyek. Batunya kelihatan beda, merah dan mudah pecah. Kalau ini proyek pemerintah, harusnya pakai batu yang kuat dan standar. Pekerjaannya juga terkesan asal,” ujarnya kepada Bongkarr.com, Senin (5/11/2025).

Sementara itu, Kepala Desa Margamulya membenarkan bahwa proyek tersebut bukan berasal dari anggaran desa.



> “Itu bukan proyek dari Desa Margamulya, tapi dari Dinas PUTR Kabupaten Bandung,” jelasnya.

Diduga Ada Pembiaran dan Lemahnya Fungsi Pengawasan

Seorang penggiat anti korupsi Kabupaten Bandung menilai, kasus proyek tanpa papan informasi dan dugaan penggunaan material di luar standar SNI terus berulang setiap tahun tanpa ada tindakan tegas dari instansi terkait.

> “Fenomena proyek tanpa papan ini bukan hal baru. Yang mengkhawatirkan, Dinas PUTR seolah tutup mata. Ini menandakan fungsi pengawasan internal nyaris tidak berjalan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, pengawasan terhadap proyek pemerintah seharusnya dilakukan berjenjang, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Pengawas, hingga Kepala Bidang di Dinas PUTR.

Setiap tahapan pekerjaan wajib melalui pengecekan teknis dan administrasi, termasuk uji laboratorium material batu belah, volume pekerjaan, dan dokumentasi progres proyek.

Batu Belah Standar SNI Bagian dari Regulasi Proyek Pemerintah

Dalam regulasi resmi, batu belah untuk proyek konstruksi pemerintah termasuk dalam klasifikasi material wajib berstandar SNI, dengan ketentuan:

Memiliki kekuatan tekan minimal sesuai hasil uji laboratorium,

Tidak rapuh, bebas tanah dan lumpur,

Ukuran seragam dan padat,

Sumber material jelas dan terverifikasi.

Apabila material yang digunakan tidak sesuai standar, maka hasil pekerjaan berpotensi tidak memenuhi umur rencana bangunan dan bisa membahayakan pengguna jalan di masa depan.

Sanksi Bagi ASN DPUTR yang Lalai atau Membiarkan Pelanggaran

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ASN yang lalai dalam menjalankan tugas pengawasan, atau membiarkan terjadinya pelanggaran dalam proyek pemerintah, dapat dikenakan sanksi disiplin berat.


Sanksi tersebut meliputi:

Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan,

Pembebasan dari jabatannya, atau

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Jika terbukti ada unsur penyalahgunaan kewenangan, kelalaian serius, atau kerugian negara, maka selain sanksi disiplin, pejabat terkait juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3, dengan ancaman pidana penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Pertanyaan untuk Dinas PUTR Kabupaten Bandung

Publik kini mempertanyakan, apakah fungsi pengawasan proyek pemerintah benar-benar dijalankan sesuai prosedur oleh pejabat DPUTR Kabupaten Bandung.

Jika pengawasan berjalan baik, seharusnya tidak ada proyek yang dikerjakan tanpa papan informasi dan tanpa kepastian spesifikasi teknis.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUTR Kabupaten Bandung belum memberikan tanggapan resmi terkait proyek TPT di Desa Margamulya tersebut.


---


🟩 Catatan Redaksi:


Berita ini disusun berdasarkan hasil pemantauan lapangan, keterangan warga, perangkat desa, serta penggiat antikorupsi.

Redaksi Bongkarr.com tetap membuka hak jawab dan klarifikasi resmi bagi pihak Dinas PUTR Kabupaten Bandung apabila terdapat informasi yang perlu diluruskan atau ditambahkan.


---


Tagar:

#KabupatenBandung #Pasirjambu #Margamulya #TPT #ProyekTanpaPapan #BatuBelahMerah #SNI #PembiaranPUTR #PengawasanASN #DisiplinPNS #TransparansiPublik #Antikorupsi #BongkarrNews


Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya