Pembangunan Pos Damkar PACIRA Butuh Pengawasan Publik

Penulis : Redaksi/Bah tiarSIGALINGGING 

Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com

Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) Sektor PACIRA yang berlokasi di Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kini tengah berjalan. Dari pantauan tim Bongkarr.com di lapangan, terlihat sejumlah pekerja tengah melakukan penggalian pondasi dan penataan batu kali untuk struktur dasar bangunan.

Berdasarkan papan kegiatan yang terpasang di lokasi, proyek ini dilaksanakan oleh CV. Sinar Banten Putra di bawah tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung.

Pekerjaan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp 851.890.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

     Pekerjaan Sudah Berjalan Dua Minggu

Kepada Bongkarr.com, seorang pengawas lapangan mengatakan bahwa kegiatan proyek telah berlangsung sekitar dua minggu.

> “Pekerjaan sudah berjalan kurang lebih dua minggu, Pak,” ujar pengawas lapangan saat ditemui di lokasi proyek pada Senin, 13 Oktober 2025.

Ia menyebutkan bahwa saat ini tim tengah fokus pada tahap awal berupa pekerjaan galian dan penataan batu kali sebagai pondasi utama bangunan Pos Damkar PACIRA.

     Perlu Pengawasan Publik dan Aparat Penegak Hukum

Sebagai proyek yang menggunakan dana publik, kegiatan pembangunan ini memerlukan pengawasan dari semua pihak — mulai dari awak media, LSM, masyarakat, hingga aparat penegak hukum.

Langkah ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana diatur dalam:

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta

Peraturan LKPP tentang kewajiban pelaksanaan kontrak sesuai RAB dan spesifikasi teknis.

    Dasar Hukum Pidana Jika Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak

Apabila dalam pelaksanaan ditemukan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, mutu, volume, atau kontrak, maka dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi karena menimbulkan kerugian keuangan negara.

Beberapa dasar hukumnya antara lain:

1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor):

> “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta/atau denda antara Rp 50 juta hingga Rp 1 miliar.”

2. Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021,

mewajibkan penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan spesifikasi.

3. Pasal 55 KUHP,

dapat menjerat pihak-pihak yang turut serta melakukan penyimpangan, termasuk pejabat pembuat komitmen, penyedia jasa, maupun pihak pengawas yang mengetahui tetapi membiarkan pelanggaran.

    Edukasi Hukum dan Kontrol Sosial

Sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan UU ITE, media memiliki peran penting sebagai alat edukasi dan kontrol sosial.

Publik diharapkan aktif memantau pelaksanaan proyek pemerintah dan melaporkan bila ditemukan indikasi penyimpangan kepada Inspektorat Daerah, BPKP, atau penegak hukum yang berwenang.

    Harapan Bersama

Pembangunan Pos Damkar PACIRA ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan pelayanan tanggap kebakaran di wilayah Ciwidey, Pasirjambu, dan Rancabali. Namun demikian, mutu pekerjaan dan keterbukaan pelaksanaan proyek harus tetap menjadi prioritas utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.


Bongkarr.com – Mengawal Transparansi, Mendidik Publik.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya