Jalan Mekarsari Pasirjambu Rampung, Publik Pertanyakan Transparansi Anggaran dan Keselamatan Kerja

 Jalan Mekarsari Pasirjambu Rampung, Publik Pertanyakan Transparansi Anggaran dan Keselamatan Kerja


Penulis : Redaksi/Bahtiar | Kamis, 25 September 2025 | Jam 20.51 WIB

Pasirjambu, Kabupaten Bandung, BONGKARR.COM –

Proyek peningkatan Jalan Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025, telah rampung dikerjakan. Meski begitu, sepanjang pelaksanaannya proyek ini menuai sorotan publik terkait keterbukaan informasi dan penerapan keselamatan kerja.

Di lokasi sempat terpampang papan proyek dari Dinas PUTR Kabupaten Bandung dengan nama pelaksana CV Resmana Jaya. Namun papan tersebut dinilai tidak lengkap karena tidak mencantumkan nilai pagu anggaran, sementara waktu pelaksanaan hanya ditulis angka “45” tanpa keterangan hari kalender. Padahal, sesuai aturan keterbukaan informasi publik, masyarakat berhak mengetahui besaran dana dan jangka waktu pelaksanaan proyek.

Selain itu, pekerja proyek sempat terlihat beraktivitas tanpa Alat Pelindung Diri (APD). Kondisi ini memicu kritik dari warga sekitar karena secara aturan setiap penyedia jasa konstruksi wajib menjamin keselamatan kerja sesuai UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Pasal 190 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, di lapangan juga terlihat pekerja mengenakan seragam dengan tulisan PT Dinamika Cipta Karya di bagian punggung. Hal ini menimbulkan dugaan adanya pihak lain yang ikut bekerja selain CV Resmana Jaya yang tercantum di papan proyek. Dugaan ini masih perlu klarifikasi resmi dari pihak penyedia maupun Dinas PUTR.



Apabila benar terjadi pengalihan pekerjaan dari CV yang dikontrak kepada pihak lain tanpa prosedur resmi, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan implikasi hukum, di antaranya:

Pelanggaran kontrak → Melanggar Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mewajibkan penyedia melaksanakan pekerjaan sendiri sesuai kontrak.

Pelanggaran pidana korupsi → Jika pengalihan pekerjaan menimbulkan perbuatan memperkaya diri/orang lain dan merugikan keuangan negara, dapat dijerat Pasal 2 dan 3 UU No.31 Tahun 1999 junto UU No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor.



Pelanggaran pidana usaha → CV yang mengalihkan pekerjaan tanpa izin bisa dianggap melakukan praktik tidak sah dan berpotensi dijerat dengan sanksi blacklist, pemutusan kontrak, hingga gugatan hukum.

Redaksi BONGKARR.COM telah mencoba melakukan konfirmasi langsung kepada pelaksana proyek berinisial B terkait temuan tersebut. Namun hingga pekerjaan selesai dan berita ini dipublikasikan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi.

Seorang warga Desa Mekarsari mengaku berharap kualitas jalan beton kali ini benar-benar maksimal.

> “Kami ingin hasil beton awet dan tidak cepat retak seperti proyek sebelumnya. Jalan ini vital bagi aktivitas warga, jadi tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan fisik, tetapi juga dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan keselamatan kerja yang wajib dipenuhi setiap penyedia jasa. ***

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya